Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan program mandatori B40 atau kebijakan bahan bakar dengan campuran 60% solar dan 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit yang telah resmi diluncurkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat (3/1) berjalan dengan skema berbeda.
Dari total kuota biodiesel sebanyak 15,6 juta kilo liter (kL), total alokasi yang didanai pemerintah atau alokasi untuk Public Service Obligation atau Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) hanya sebanyak 7,55 kL saja.
Baca Juga: B40 Resmi Diluncurkan, Kementerian ESDM Targetkan B50 pada 2026
Atau kurang dari 50% saja kapasitas yang akan disubsidi pemerintah melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Dari angka 15,6 juta kiloliter, PSO kita itu kurang lebih sekitar 7,55 juta. Yang dimaksud dengan PSO ini adalah yang selisihnya itu ditanggung oleh negara. Ini sebenarnya subsidi," kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di kantor ESDM, Jumat (3/1).
Dengan demikian, lanjut Bahlil, total alokasi biodiesel yang dijual tanpa insentif dari BPDPKS alias penyaluran non PSO untuk tahun ini yakni sekitar 8,07 juta kL.
"Nah, pasti non-PSO ini harganya sama di pasaran juga tapi tidak ditanggulangi insentifnya oleh negara," tambahnya.
Baca Juga: Subsidi Biodiesel B40 Hanya Diberikan Sebanyak 7,5 Juta Kiloliter
Bahlil menyebut, kemampuan subsidi ini diukur dari dana dari BPDPKS yang tidak bisa mensubsidi seluruh kuota untuk B40 tahun ini.
"Karena dana dari BPDPKS kita kan tahun 2025 tidak bisa men-cover secara total daripada B40. Tapi kita sudah hitung, nggak ada masalah kok," tambahnya.
Sayangnya Bahlil masih belum bisa memberikan angka terkait harga biodiesel non-PSO.
"Lagi dihitung, lagi dihitung (kenaikannya)," tambahnya.
Meski begitu, ia menekankan bahwa biodiesel non PSO dapat terserap selurunya mengingat permerintah melalui mandatori ini telah menekan konsumsi impor solar.
Baca Juga: Penundaan Implementasi B40 di Indonesia Menyebabkan Ketidakpastian Pasar Minyak Sawit
"Pasti akan tetap jalan karena impornya kan udah kita lakukan secara besar untuk solar. Dan itu pasti dipantau oleh BPH Migas," kata Bahlil.
"Karena kita sudah atur dalam meraca antara kebutuhan nasional, kapasitas produksi kilang kita yang untuk solar, dan juga kapasitas untuk FAME (Fatty Acid Methyl Ester). Jadi pasti akan terserap semuanya," tutupnya.
Selanjutnya: PM Thailand Miliki Aset Rp6,47 Triliun, Termasuk Jam Tangan dan Tas Mewah
Menarik Dibaca: Cara Bijak Investasi di Pasar Saham, Ini Tips dari BNI Sekuritas!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
