Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan bahan bakar biodiesel B40, yang terdiri dari campuran 60% solar dan 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit, akan tetap mengikuti persentase mandatori sebelumnya.
Subsidi untuk kebijakan ini akan diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang kini telah berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Sumber dana subsidi berasal dari Pungutan Ekspor (PE) sawit.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan untuk program B40, target produksi biodiesel mencapai 15,62 juta kiloliter (kL) pada 2025.
Adapun, dalam laporan Bloomberg, Selasa (31/12) dari target produksi sebanyak 15,62 juta, hanya 7,5 juta kiloliter yang akan disubsidi oleh pemerintah atau masuk dalam kapasitas Public Service Obligation (PSO).
Baca Juga: Penundaan Implementasi B40 di Indonesia Menyebabkan Ketidakpastian Pasar Minyak Sawit
Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan pengurangan persentase subsidi ini dipengaruhi adanya lonjakan harga minyak sawit telah membuat biaya biofuel menjadi jauh lebih mahal.
"Biodiesel B40 hanya akan disubsidi untuk sektor layanan publik, sekitar 7,5 juta kiloliter, mengingat biaya (sawit) yang lebih tinggi," kata Dida, dikutip Selasa (31/12).
Adapun, saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan kuota B40 untuk PSO akan segera dilaporkan pihaknya dalam waktu dekat.
"Ya itu kan sekaligus nanti diumumin di dalam penentuan alokasi. Nanti tunggu aja angkanya, tapi udah sesuai dengan kebutuhan," ungkapnya saat ditemui di Kantor ESDM, Jumat (03/01).
Dadan menambahkan saat ini pihak Kementerian ESDM masih dalam pihak finalisasi untuk membentuk Keputusan Menteri (Kepmen) untuk menentukan penerima biodiesel PSO dan non-PSO.
Baca Juga: Regulasi Disiapkan, Pemerintah Matangkan Implementasi B40
"Sudah dalam proses-proses akhir. Nanti diumumin aja sama Pak Menteri (Bahlil). Nanti dilihat, ya," tambahnya.
Untuk mengangkat kemampuan subsidi, sebelumnya dalam catatan Kontan, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tengah mengusahakan kenaikan PE Crude Palm Oil (CPO) menjadi 10%.
"Pertama, kita naikin ke 10% (PE) dan volumenya untuk CPO saja," ungkap Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (20/12).
Peningkatan tarif pungutan ekspor ini baru akan berlaku setelah diterbitkannya peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur perubahan tersebut. Sebelumnya, BPDPKS telah menerapkan PE sebesar 7,5% pada November 2024, lebih rendah dari persentase sebelumnya yang mencapai 11%.
Selanjutnya: Meski Naik di Awal Tahun, Prospek Harga Komoditas Energi Masih Tertekan
Menarik Dibaca: Wilayah Ini Hujan Petir, Cek Prediksi Cuaca Besok (4/1) di Jawa Barat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
