Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk pelumas dinilai sebagai langkah yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri. Penerapan SNI juga akan meningkatkan posisi tawar industri terhadap berbagai produk impor sejenis.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Sertifikasi Nasional (BSN), Donny Purnomo, mengemukakan, SNI untuk pelumas merupakan sebuah keharusan dan sudah dibahas dengan berbagai pihak, termasuk dari industri atau asosiasi.
"Setiap SNI ditetapkan yang dalam proses perumusannya melibatkan pemangku kepentingan. Selanjutnya SNI tersebut harus diterapkan sesuai dengan tujuan yang melandasi proses perumusannya," ujar Donny, akhir pekan lalu
Donny menegaskan, untuk SNI pelumas, semua pihak, dalam hal ini mereka yang menjual, membuat, mengimpor, harus melaksanakan menerapkan SNI karena bersifat wajib mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Tentang Nomor Wajib Daftar Pelumas.
"SNI Pelumas seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi, karena sifatnya telah menjadi wajib," tegas dia.
Untuk diketahui, penerapan SNI pelumas ini kabarnya masih tarik menarik. Penerapan SNI ditolak oleh importir. Sementara asosiasi produsen pelumas dalam negeri mendukung penuh.
"Semua SNI pelumas seharusnya wajib dipenuhi sebelum pelumas dapat diedarkan, karena menjadi acuan penyusunan standar mutu dan spesifikasi pelumas yang ditetapkan oleh menteri," tandas Donny.
Menurutnya, ada banyak manfaat penerapan SNI khususnya SNI terkait barang dan jasa. Kepercayaan konsumen, masyarakat akan lebih yakin dari produk jasa yang digunakan. Meski harus diakui, masih perlu edukasi yang lebih intensif dari sisi manfaat SNI.
Penerapan SNI pelumas, terutama skemanya yang sedang kita sampaikan ke kementerian terkait. "Kita juga wajib untuk meningkatkan awareness publik tentang pentingnya barang dan jasa yang memenuhi standar," ujarnya.
Setiap negara, kata Donny, punya standar masing-masing. Namun yang terkait keselamatan, kesehatan, keamanan publik, di negara maju, selalu menjadi acuan pemenuhan regulasi, sehingga bersifat wajib.
