CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.477.000   -5.000   -0,34%
  • USD/IDR 15.804   34,00   0,21%
  • IDX 7.315   -6,74   -0,09%
  • KOMPAS100 1.120   -0,74   -0,07%
  • LQ45 887   2,25   0,25%
  • ISSI 222   -0,38   -0,17%
  • IDX30 454   1,42   0,31%
  • IDXHIDIV20 546   0,03   0,01%
  • IDX80 128   0,01   0,00%
  • IDXV30 137   0,04   0,03%
  • IDXQ30 151   -0,10   -0,06%

Soal Insentif Bea Masuk Alat Usaha Panas Bumi, Ini Kata Pengamat


Senin, 11 November 2024 / 04:55 WIB
Soal Insentif Bea Masuk Alat Usaha Panas Bumi, Ini Kata Pengamat
ILUSTRASI. Seorang warga memikul pupuk kandang di perladangan sekitar instalasi sumur Geothermal atau panas bumi PT Geo Dipa Energi di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (19/8/2020). PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero) pada hari ini Rabu (19/8/2020) melakukan penandatanganan perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk proyek Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 masing masing berkapasitas 55 MW sebagai salah satu wujud upaya penyediaan listrik melalui Energi Baru Terbarukan (EBT) panas bumi. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/foc.


Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberian insentif bea masuk untuk alat usaha di sektor panas bumi dinilai bukan menjadi faktor utama yang mendorong investasi di sektor tersebut.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengungkapkan bahwa banyak negara meningkatkan daya tarik investasi melalui insentif pajak dengan harapan agar lebih banyak investor masuk ke industri yang diberikan insentif tersebut.

“Namun demikian, insentif pajak tersebut tidak menjadi satu-satunya daya tarik investasi,” ujar Prianto kepada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Baca Juga: Pengamat Soroti Pertumbuhan Sektor Panas Bumi yang Melambat Beberapa Tahun Ini

Menurut Prianto, faktor lain yang justru lebih menarik bagi investor adalah kemudahan berusaha (ease of doing business).

Ia menilai, untuk meningkatkan investasi baru di sektor panas bumi, upaya yang dilakukan sebaiknya tidak hanya berupa pembebasan bea masuk, tetapi juga mencakup penyederhanaan proses kemudahan berusaha.

Prianto juga menyebutkan bahwa dengan adanya pembebasan bea masuk, potensi penerimaan pajak dari sektor ini otomatis akan berkurang.

Namun, insentif pajak ini biasanya diberikan untuk menarik investasi baru di sektor panas bumi. Jadi, ada semacam trade-off atau timbal balik.

Baca Juga: Insentif Bea Masuk Dorong Investasi Panas Bumi di Indonesia

Di satu sisi, pemerintah tidak dapat mengharapkan peningkatan penerimaan dari bea masuk atas impor barang untuk kegiatan industri panas bumi.

Di sisi lain, pemerintah berharap insentif ini mampu meningkatkan produksi panas bumi nasional sehingga semakin banyak investor yang tertarik untuk masuk ke sektor energi tersebut.

Lebih lanjut, Prianto menambahkan bahwa insentif pembebasan bea masuk untuk barang yang digunakan dalam usaha panas bumi terkait dengan kebijakan nasional tentang panas bumi, yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

"Pemerintah melihat bahwa panas bumi merupakan sumber daya alam terbarukan yang potensinya sangat besar dan pemanfaatannya belum optimal. Energi ini juga ramah lingkungan," jelas Prianto.

Baca Juga: Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia: Tantangan Regulasi dan Insentif

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mendorong dan meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi.

Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mewujudkan keberlanjutan dan ketahanan energi nasional.

Salah satu pemanfaatan energi panas bumi ini adalah untuk pembangkit tenaga listrik.

Baca Juga: Pemerintah Berkomitmen untuk Terus Dukung Pengembangan Energi Panas Bumi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, pemerintah menetapkan 19 barang impor yang bebas bea masuk, lebih banyak dibandingkan dengan 17 barang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Salah satu barang yang mendapatkan insentif ini adalah barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Selanjutnya: Promo 11.11 Superindo Lifebuoy Diskon 50%, Cek Promo Deterjen dan Sabun Mandi Terbaru

Menarik Dibaca: Jadwal KA Prameks Kutoarjo-Jogja, Senin-Minggu, 11-17 November 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×