Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, PT Pertamina memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengejar target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditetapkan pemerintah dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
Sri Mulyani menjelaskan, seperti sudah diketahui pemerintah memiliki target pengurangan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030 mendatang.
Menurutnya, sektor energi memegang peranan penting untuk mencapai target dalam komitmen NDC pemerintah.
Sri Mulyani menjelaskan, sejatinya sektor forestry & land use (FOLU) memiliki jumlah penurunan emisi karbon yang lebih besar yakni mencapai 700 juta ton ekuivalen CO2 atau sekitar 41% dari total target penurunan emisi.
Baca Juga: Kilang Pertamina Internasional mulai produksi Pertamina Dex 10ppm
Akan tetapi, biaya yang dibutuhkan dinilai relatif lebih murah ketimbang sektor energi sebab hanya sebesar Rp 90 triliun.
"Namun, kalau sektor energi, itu kontribusinya bisa menurunkan 450 juta ton ekuivalen CO2, biaya untuk menurunkan itu Rp 3.500 triliun. Energi adalah sektor yang sangat mahal tapi dia sangat penting bagi rakyat," jelas Sri Mulyani dalam Pertamina Energy Webinar 2021: Energizing Your Future, Selasa (7/12).
Sri Mulyani melanjutkan, dengan kondisi ini maka Pertamina dapat membayangkan adanya peran yang sangat penting dalam upaya mencapai target ini. Terlebih, Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang terbesar di sektor energi.
"Saya berharap Pertamina di dalam webinar ini dan dalam melakukan selebrasi anda yang ke 64 tahun ini menjadi pemikiran dan komitmen seluruh jajaran pimpinan Pertamina," tegas Sri Mulyani.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga gali ceruk pasar internasional
Sri Mulyani pun memastikan, pemerintah mengambil peranan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi terkait hal ini.
Sebagai tahapan awal, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Secara khusus, untuk Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menegaskan sejak 2016 pihaknya telah memperkenalkan budget tagging dari APBN yang berkaitan dengan climate change.
Baca Juga: Jadi bos PLN, Darmawan Prasodjo tambah daftar politisi sebagai pejabat BUMN
Sistem ini diklaim membuat pemerintah dapat lebih transparan dan akuntabel untuk melihat berapa besar belanja pemerintah dari sisi fiskal yang dialokasikan untuk isu climate change.
Sri Mulyani berharap, Pertamina pun bisa melakukan langkah yang serupa. Apalagi, pemerintah hanya mampu mengalokasikan 23% dari total belanja untuk mentransformasikan ekonomi Indonesia sesuai dengan kontribusi NDC.
"Ini berarti the rest is coming from others, termasuk Pertamina," jelas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
