Reporter: Agung Hidayat | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan galangan kapal, PT Steadfast Marine Tbk (KPAL) di awal tahun ini tengah menanti tender pembuatan kapal dari beberapa instansi pemerintah. Dimana hal tersebut bakal menentukan perolehan bisnis perseroan sepanjang tahun 2020.
Mulyadi Chandra, Sekretaris Perusahaan KPAL mengatakan bahwa tender pembuatan kapal baru pemerintah dan militer akan dimulai di bulan Januari ini. Manajemen mengaku akan segera mengikuti tender tersebut begitu dimulai, sehingga belum dapat membagikan detil proyeksi bisnis sampai akhir tahun ini mengingat pemenang tender belum diketahui.
Baca Juga: Akuisisi aset Galaxy Rooflite, IMPC targetkan tambahan pendapatan Rp 200 miliar
Namun Mulyadi menerangkan bahwa potensi permintaan akan kapal baru di dalam negeri masih besar. Contohnya seperti kebijakan Kementerian Pertahanan akan kebutuhan alutsista dalam lima tahun ke depan.
"Yang pasti masih cukup banyak kebutuhan kapal patroli baru maupun kapal perang karena armada negara kita masih sedikit dan banyak yang perlu diremajakan," sebut Mulyadi kepada Kontan.co.id, Jumat (10/1). Sementara dari instansi lain datang dari kebutuhan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dimana Kemenhub menjalankan program tol laut yang membutuhkan banyak armada kapal, Mulyadi bilang hingga program tersebut diluncurkan jumlah armada yang terlaksana sekitar 150 unit kapal. Padahal kebutuhan akan tol laut diperkirakan sekitar 300-400 unit kapal baru.
Selain itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas pemintaan pemerintah juga membutuhkan kapal-kapal bencana dan kapal-kapal rumah sakit untuk melayani bencana yang berpotensi melanda dalam negeri. "Belum lagi kebutuhan kapal-kapal dari KKP untuk penangkapan ikan. Jadi kebutuhan industri maritim di negara ini masih besar sekali," terang Mulyadi.
Baca Juga: Mark Dynamics (MARK) targetkan penjualan dan laba bersih tumbuh dua digit tahun ini
Berdasarkan bisnis pada tahun 2019 kemarin, dari 5 target pembuatan kapal, KPAL hanya merealisasikan 2 unit kapal yang seluruhnya merupakan pesanan TNI Angkatan Laut (AL). Sedangkan 3 sisanya tak terealisasi karena tender dari swasta tersebut batal, untuk segmen swasta perseroan mengakui bahwa biasanya permintaan didorong dari kondisi ekonomi makro.
