Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gonjang-ganjing pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) swasta belum juga usai.
Selagi belum mencapai kesepakatan pembelian bahan bakar dasar (base fuel) dengan Pertamina, maka stok BBM di SPBU swasta bakal habis total.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat selaku konsumen tak punya pilihan, selain mengonsumsi bensin dari SPBU Pertamina.
Sayangnya, saat Pertamina menjadi satu-satunya pilihan, tingkat kepercayaan masyarakat sedang susut terhadap perusahaan energi plat merah tersebut.
Baca Juga: Stok BBM Shell Habis Total, SPBU Sepi dan Petugas Jualan Kopi
Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo mengatakan adanya ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pertamina.
Kondisi yang membuat SPBU Pertamina sebagai satu-satunya pilihan semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki citra, dengan meningkatkan pelayanan dan menyajikan BBM yang berkualitas.
Tak hanya kepada Pertamina, YLKI pun menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah.
"Masyarakat sebagai konsumen berhak atas BBM yang standar baik secara kualitas maupun kuantitas. Pemerintah harus memastikan itu, agar semua BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar," kata Rio saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (5/10).
Baca Juga: Stok BBM di SPBU Swasta Nyaris Habis Pekan Ini, Cek Dampaknya bagi Masyarakat
Rio menyoroti, ada dua kasus yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam pengelolaan BBM tahun ini Pertama, soal gonjang-ganjing kualitas BBM Pertamina, khususnya setelah mencuat kasus "bensin oplosan".
Kedua, kekosongan stok BBM di SPBU swasta, yang menyebabkan pilihan konsumen menjadi terbatas.
"YLKI meminta pemerintah membenahi tata kelola BBM dari hulu hingga hilir agar hak konsumen tidak dikorbankan dan kepercayaan konsumen tidak tergerus," tegas Rio.
Menurut Rio, persoalan BBM dalam beberapa waktu terakhir berada pada tataran legal policy dan wisdom policy. Habisnya stok BBM di SPBU swasta karena kuota impor yang telah terpakai merupakan komitmen legal policy pemerintah dengan para perusahaan bensin swasta.
Tetapi, mengisi kekosongan SPBU swasta menjadi wisdom policy pemerintah dengan memerhatikan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan.
Baca Juga: Menilik Sengkarut Pembelian Pasokan BBM SPBU Swasta ke Pertamina
Guna mengatasi masalah ini, YLKI mendorong pendekatan wisdom policy pemerintah, yang diharapkan bisa menjadi win win solution bagi pemerintah dan swasta demi pemenuhan hak konsumen secara berkelanjutan.
YKLI juga menyoroti, stok BBM di SPBU swasta yang habis sebelum akhir tahun menandakan adanya lost control dari pemerintah terhadap penjualan BBM dan pergeseran pasar.
"Ke depan pemerintah harus kontrol stok SPBU swasta secara periodik dan memberikan alarm jika stok sudah menipis," tegas Rio.
Dihubungi terpisah, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menekankan bahwa kebijakan pengendalian impor BBM oleh pemerintah merupakan langkah yang rasional.
Impor BBM yang merupakan bagian dari komoditas strategis memungkinkan adanya intervensi pemerintah, karena terkait dengan masalah devisa negara dan neraca perdagangan.
Baca Juga: Vivo Batal Beli BBM dari Pertamina, Bagaimana dengan Shell dan BP?
Meski begitu, pada saat yang bersamaan pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap performa dan produk seluruh SPBU, baik Pertamina maupun swasta.
Menghadapi situasi kekosongan stok di SPBU swasta, Tulus mengingatkan adanya potensi lonjakan pembelian di SPBU Pertamina yang harus diantisipasi.
Pertamina mesti memitigasi adanya antrean di titik-titik SPBU dengan lokasi strategis, khususnya pada antrean sepeda motor.
Tulus mengamini, situasi ini juga mesti menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan re-branding korporasi dengan perbaikan layanan maupun citra di publik.
Baca Juga: Stok BBM SPBU Swasta Bisa Kosong Sampai Akhir 2025
"Buktikan bahwa takaran dan volume SPBU Pertamina adalah presisi sesuai ketentuan regulasi. Selain itu, berikan inovasi pelayanan yang jauh lebih baik dari kondisi empiris sekarang," tandas Tulus.
Selanjutnya: Biaya Pencadangan Beberapa Bank Swasta Dipangkas per Agustus 2025
Menarik Dibaca: IHSG Masih Rawan Konsolidasi, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas (6/10)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
