Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli
Dihubungi terpisah, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menekankan bahwa kebijakan pengendalian impor BBM oleh pemerintah merupakan langkah yang rasional.
Impor BBM yang merupakan bagian dari komoditas strategis memungkinkan adanya intervensi pemerintah, karena terkait dengan masalah devisa negara dan neraca perdagangan.
Baca Juga: Vivo Batal Beli BBM dari Pertamina, Bagaimana dengan Shell dan BP?
Meski begitu, pada saat yang bersamaan pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap performa dan produk seluruh SPBU, baik Pertamina maupun swasta.
Menghadapi situasi kekosongan stok di SPBU swasta, Tulus mengingatkan adanya potensi lonjakan pembelian di SPBU Pertamina yang harus diantisipasi.
Pertamina mesti memitigasi adanya antrean di titik-titik SPBU dengan lokasi strategis, khususnya pada antrean sepeda motor.
Tulus mengamini, situasi ini juga mesti menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan re-branding korporasi dengan perbaikan layanan maupun citra di publik.
Baca Juga: Stok BBM SPBU Swasta Bisa Kosong Sampai Akhir 2025
"Buktikan bahwa takaran dan volume SPBU Pertamina adalah presisi sesuai ketentuan regulasi. Selain itu, berikan inovasi pelayanan yang jauh lebih baik dari kondisi empiris sekarang," tandas Tulus.
Selanjutnya: Biaya Pencadangan Beberapa Bank Swasta Dipangkas per Agustus 2025
Menarik Dibaca: IHSG Masih Rawan Konsolidasi, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas (6/10)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
