Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendorong Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Management Aset Negara (LMAN) untuk bersinergi tidak hanya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi juga dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan negara.
Sinergi dengan swasta akan didorong karena aset atau lahan pemerintah yang bisa bisa dikerjasamakan sangat banyak sehingga butuh investasi besar.
Sementara kemampuan LMAN sebagai badan bentukan pemerintah terbatas dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut terutama yang menganggur (idle) tersebut.
"LMAN merupakan investor. Selain mengoptimalkan sendiri aset negara, kami juga bisa menyerahkan aset yang kami anggap crowding out the market ke swasta untuk dikerjasamakan. Sehingga kami nantinya dalam pekerjaan yang lain karena semua aset tidak kami yang urus," kata Rahayu Puspasari, Direktur Utama LMAN, Senin (17/12).
Kerja sama dengan swasta itu bisa dilakukan lewat skema Build, operated, transfer (BOT) dan Kerja sama operasi (KSO) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal itu sangat lazim dilakukan di negara-negara maju. Sehingga pemerintahnya bisa lebih fokus mengurusi atau mendanai pembangunan infrastruktur.
Rahayu bilang, selama ini banyak swasta tidak tertarik bekerjasama untuk mengoptimalkan aset negara karena mereka cenderung berpikir berurusan dengan pemerintah ribet. Namun menurutnya, hal itu tidak benar.
LMAN saat ini tengah menginvetarisir aset-aset idle yang bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi negara. Salah satunya yang sedang dikaji dikerjasakan ada di Medan. "Tetapi ini juga masih kami timbang-timbang seperti apa pemanfaatannya." ujar Rahayu.
Menanggapi hal tersebut, Theresia Rustandi, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Desevlopment Tbk (DILD) menilai pengembang swasta pasti tertarik jika diajak kerja sama. Hanya saja, diharapkan persyaratan yang diajukan pemerintah tidak rumit.
Menurut Theresia, obrolon untuk kerjasama tentu sudah dilakukan pemerintah dengan pihak swasta. Namun, pihak swasta tentu masih menimbang-nimbang. lantaran menyangkut aset negara. "Sistem kerja sama agak rumut karena aset negara," ujarnya.
Managing Director Sinarmas Land, Dhony Rahajo mengaku tertarik untuk ikut bekerjasama mengoptimalkan lahan-lahan negara jika regulasinya sudah bagus. "Kalaupun ada tawaran kami harus melihat regulasinya dulu. Sebab banyak sekali regulasi jika menyangkut aset negara." ujarnya.
Dhony sangat menyambut langkah pemerintah melibatkan pihak swasta dalam mengembangkan lahan-lahan negara yang menganggur.
Menurutnya pemanfaatan aset ini akan sangat bagus apabila disinkronkan dengan kebutuhan misalnya untuk dibangun menjadi hunian yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
Sebetulnya, Sinarmas Land sudah pernah bekerjasama dengan pemerintah dengan skema KPBU yakni dalam pembangunan proyek Mangga Dua. "Kerja sama itu sudah lama sekali, sudah 40 tahun." kata Dhony.
Anton Sitorus, Head of Research Savills Indonesia juga menilai lahan-lahan negara seharusnya memang dimanfaatkan untuk membantu mengurangi tingkat backlog atau kekurangan hunian terutama di kota besar seperti Jakarta.
Menurutnya pemanfaatan itu bisa diarahkan pada pembangunan apartemen. Dengan membangun di lahan negara maka hunian bisa didapatkan masyarakat dengan lebih terjangkau.
Dia mengungkapkan, backlog di Jakarta saat ini sangat besar. Namun, penjualan apartemen sepanjang Januari -September 2018 justru sangat rendah karena harga yang dipasarkan sudah sangat mahal dan pasokan untuk harga yang lebih terjangkau sangat sedikit.
"Solusi untuk mengatasi kekurangan hunian ini adalah membangun apartemen di lahan-lahan negara supaya bisa dijual dengan lebih murah. Kalau dilihat jumlah apartemen di Jakarta saat ini masih jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga kita," kata Anton.
Dia melihat kerja sama swasta dengan pemerintah untuk mengembangkan hunian sangat dimungkinkan karena bisa dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Anton mencontohkan salah salah proyek hunian yang sukses dibangun swasta di lahan negara/ BUMN adalah Green Pramuka.
"Lahan Green Pramuka itu milik Angkasa Pura, tetapi itu bisa berhasil. Hal-hal seperti ini yang harusnya banyak didorong." lanjut Anton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
