Reporter: Fahriyadi | Editor: Havid Vebri
NUSA DUA. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemko Perekonomian) mengatakan, tidak akan menghakimi enam perusahaan yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) selama mereka mau menyerap produk Tandan Buah Segar (TBS) milik petani.
Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekonoian bidang Pangan dan Pertanian bilang, petani skala kecil yang jumlahnya sebanyak 4 juta orang harus digandeng oleh pengusaha sawit agar bisa menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan produknya terserap dengan baik.
"Perusahaan harus menggandeng petani kecil karena jika tak mau menyerap produk sawit petani, maka program sawit keberlanjutan tak akan berjalan dengan baik," ujarnya, Rabu (16/3).
Dia mengatakan pemerintah tidak akan mengambil sikap soal adanya kebijakan IPOP diantara para pengusaha kelapa sawit ini karena merupakan bagian dari strategi bisnis mereka.
Pernyataan Musdalifah ini agak berbeda dengan pernyataan Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) beberapa waktu lalu yang akan membubarkan IPOP karena tidak mau menyerap TBS petani kelapa sawit.
Bahkan, Gamal mengultimatum akan mengusir anggota IPOP dari Indonesia jika tak menaati peringatan Kemtan untuk membubarkan IPOP dan menerapkan standar Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) sebagai satu-satunya standar yang berlaku di Indonesia.
Meski berbeda pandangan, Musdalifah mengaku terus berdiskusi dengan Kemtan terkait dengan masalah IPOP ini. Menurutnya, Kemtan juga tak salah karena kebijakan IPOP memang terkait dengan nasib petani kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
