Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun ini berencana untuk menambah jumlah jaringan gas (jargas) yang akan dibangun.
Menteri ESDM Ignasius Jonan bahkan menyebut ada tambahan dana untuk pembangunan jargas tahun ini sebesar Rp 190 miliar yang diambil dari relokasi dana pembangunan tangki timbun LPG/BBM.
Dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk membangun jargas sekitar 19.000 saluran rumah tangga (SR). Namun ternyata rencana pemerintah tersebut tidak bisa sepenuhnya direalisasikan pada tahun ini.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Alimuddin Baso bilang penambahan jargas tahun ini tidak terlalu banyak karena waktu lelang yang terbatas sehingga PT Pertamina sebagai badan pelaksana pembangunan jargs tidak bisa mengerjakan penambahan pembangunan jargas tahun ini.
"Waktu kami tugaskan ke Pertamina, untuk yang tambahan tadi, dia sangat concern pada waktunya, kalau dia lelang tidak selesai jadi soal lagi," kata Alimuddin pada Rabu (31/5).
Pemerintah pun akhirnya hanya bisa mengandalkan PT Perusahaan Gas Negara untuk membangun tambahan jargs tahun ini. Direncanakan tambahan jargas yang bisa dibangun PGN sebesar 6.000 SR. Tambahan pembangunan jargas ini pun hanya akan ada dalam wilayah pembangunan jargas PGN tahun ini yaitu wilayah Musi Banyuasin, Kota Mojokerto, Kota Bandar Lampung, dan Rusun PUPR Kemayoran.
Sementara itu, sisa anggaran dari Rp 190 miliar akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan persiapan pembangunan jargs tahun depan dan penambahan jumlah konverter kit untuk nelayan. "Buat konverter kit, jargas, untuk sedikit buat feed juga ke depan. Kami target tahun depan 32 kota/kabupaten,"kata Alimuddin.
Tahun ini pemerintah memang berencana menambah jumlah konverter kit untuk nelayan dari 24.000 konverter kit menjadi sekitar 30.000 konveter kit. Konverter kit untuk nelayan ini pun rencananya akan mulai dibagikan pada Juli atau Agustus 2017 nanti.
"Kami bisa tambahkan supaya lebih banyak manfaat dari pemerintah untuk nelayan," jelasnya.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Alimuddin bilang ke depannya pemerintah juga berencana untuk mengajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melakukan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) dengan menyumbangkan konverter kit untuk nelayan.
"Arah pak Dirjen mungkin titik yang ada KKKS sekitar itu kita minta CSR-nya KKKS juga, misalnya ada wilayah kerja migas ya sudah bantu saja disitu," ujar Alimuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
