Reporter: Muhammad Julian | Editor: Anna Suci Perwitasari
Menurut Priyandaru, pemerintah harus lebih tegas dalam menindaklanjuti proyek-proyek panas bumi yang ‘tidak bergerak’ tanpa alasan teknis yang jelas. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin kepastian regulasi serta memberlakukan tarif yang berkeadilan, mengingat proyek-proyek panas bumi memiliki risiko yang besar.
“Tarif berkeadilan itu adil untuk investor adil untuk pembeli, jadi jangan hanya adil untuk pembeli tetapi kedua-duanya,” kata Priyandaru.
Hadir di acara yang sama, Dirut PGE Ahmad Yuniarto mengatakan, berbagai cara dapat dilakukan untuk membantu keekonomian proyek-proyek panas bumi. Dalam hal manajemen risiko misalnya, program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah alias government drilling bisa jadi cara untuk mengurangi risiko yang ditanggung pengembang.
Selain itu, keekonomian proyek juga bisa terbantu apabila pemerintah bisa menjamin permintaan panas bumi.
“Jadi kita mulai dari demand-nya dulu, development yang basisnya adalah demand creation dan kemudian ada matchingnya. Kalau ini bisa dilakukan, ini juga bantu mengurangi. Tidak akan menghilangkan resiko nya, tetapi akan membantu,” kata Ahmad.
Baca Juga: Makin dibutuhkan, Medco Power: Panas bumi perlu dilihat sebagai beyond electricity
Sementara itu, Direktur Utama PT Medco Power Indonesia, Eka Satira Djalins menilai bahwa peran semua pemangku kepentingan yang terlibat sangat penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pengusahaan panas bumi. Pada sisi pemerintah, kebijakan yang mendukung pengusahaan panas bumi perlu diberlakukan.
Pada sisi pengembang, pengembang memastikan bahwa teknologi yang yang digunakan itu teknologi tepat guna dan cost efisien.
“Yang ketiga kita harus melihat geothermal ini tidak hanya daripada produksi listrik saja, tapi harus beyond electricity,” imbuh Eka.
Priyandaru optimistis, proyek PLTP bisa membawa sejumlah manfaat positif. Dia bilang, proyek PLTP umumnya berada di darerah dengan kondisi infrastruktur yang belum begitu baik. Dengan adanya kehadiran proyek PLTP, kondisi infrastruktur jalan di daerah setempat bisa menjadi lebih baik dan mendorong perekonomian daerah setempat.
Dalam lensa yang lebih makro, proyek-proyek PLTP juga berdampak positif terhadap pendapatan industri dalam negeri. Priyandaru mencatat, proyek-proyek PLTP umumnya memiliki biaya US$ 5 juta per MW. Dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) proyek-proyek PLTP yang sebesar 65%, maka sebanyak 65% dari biaya tersebut akan dibelanjakan untuk industri dalam negeri.
Selanjutnya: Pertamina Hulu Indonesia (PHI) resmikan fasilitas New Semberah Oil Plant
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
