Reporter: Ali Imron |
JAKARTA. Krisis finansial membuat banyak sektor industri kelimpungan. Tidak terkecuali sektor infrastruktur. Di sektor ini pun sedang sepi order akibat banyaknya proyek infrastruktur swasta tertunda bahkan batal sama sekali.
Kondisi ini menyebabkan para kontraktor harus memutar otak. Pasalnya permintaan proyek infrastruktur swasta pun menurun hingga 40 %.Makanya, mereka pun mengincar proyek infrastruktur pemerintah. ''Tahun 2009 nanti, banyak kontraktor akan bermain di sektor pemerintah,'' kata Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia, Sudarto.
Menurutnya, pemerintah menganggarkan Rp 34 triliun untuk infrastruktur di luar pembangunan jalan tol. Dan hampir 50 % anggaran itu untuk proyek pendidikan dan gedung perkantoran. Tentu ini adalah peluang bagus bagi para kontraktor.
Sudah begitu pembangunan infrastruktur di daerah pun juga bakal marak. Diperkirakan nilainya mencapai Rp 20 triliiun sementara di Jakarta sendiri nilainya bisa sekitar Rp 30 triliun. Kalau ditotal ada sekitar 120 proyek infrastruktur yang bakal berjalan.
''Beberapa proyek pembangunan yang bakal menjadi incaran kontraktor adalah PON 18 di Riau, dan pembangunan infrastruktur di Kaltim serta Aceh,'' tukasnya.
Hanya saja, para kontraktor itu selalu malas bila ikut tender pemerintah. Pasalnya untuk bisa mendapatkan tender tersebut mereka harus mengikuti lelang yang sangat birokratis. Apalagi kalau sudah menyangkut tentang penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ''Bisa jadi ini menjadi hambatan,'' katanya.
Menurutnya, pemerintah menganggarkan Rp 34 triliun untuk infrastruktur di luar pembangunan jalan tol. Dan hampir 50 % anggaran itu untuk proyek pendidikan dan gedung perkantoran. Tentu ini adalah peluang bagus bagi para kontraktor.
Sudah begitu pembangunan infrastruktur di daerah pun juga bakal marak. Diperkirakan nilainya mencapai Rp 20 triliiun sementara di Jakarta sendiri nilainya bisa sekitar Rp 30 triliun. Kalau ditotal ada sekitar 120 proyek infrastruktur yang bakal berjalan.
''Beberapa proyek pembangunan yang bakal menjadi incaran kontraktor adalah PON 18 di Riau, dan pembangunan infrastruktur di Kaltim serta Aceh,'' tukasnya.
Hanya saja, para kontraktor itu selalu malas bila ikut tender pemerintah. Pasalnya untuk bisa mendapatkan tender tersebut mereka harus mengikuti lelang yang sangat birokratis. Apalagi kalau sudah menyangkut tentang penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ''Bisa jadi ini menjadi hambatan,'' katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
