kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Terganjal anggaran, produksi perikanan budidaya loyo


Minggu, 24 Oktober 2010 / 14:20 WIB
Terganjal anggaran, produksi perikanan budidaya loyo
ILUSTRASI. Proyek Infrastruktur Jalan Tol Becakayu


Reporter: Asnil Bambani Amri |

JAKARTA. Target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengerek produksi perikanan hingga 353% di tahun 2014 terancam gagal. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, pencapaian produksi budidaya hingga paruh pertama tahun ini masih jauh dari target.

“Hingga semester I tahun 2010, produksi budidaya baru mencapai 1,6 juta ton dari total target sebesar 5,3 juta ton,” kata Sekretaris Jenderal KIARA M. Riza Damanik di Jakarta, Minggu (24/10). Riza menyebutkan, capaian yang bisa digapai oleh KKP dalam semester I 2010 ini hanya mencapai 31% dari target 2010.

Produksi udang yang menjadi produk unggulan perikanan budidaya menurut Riza jauh dari harapan. Sebagai komoditas unggulan Indonesia, produksi pada semester pertama tahun ini baru mencapai 50.000 ton atau sekitar 12% dari target 2010.

Lambatnya produksi perikanan budidaya itu terjadi karena sistem pengelolaan anggaran yang terhambat. Terhambatnya pengelolaan sistem anggaran itu karena rendahnya penyerapan anggaran oleh KKP, khususnya pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. “Selain itu ada faktor lingkungan yang mencemaskan, biaya produksi yang tinggi, serta masih ditemukannya industri budidaya udang yang gagal berproduksi,” jelas Riza.

Hingga Agustus 2010, Riza menuding realisasi serapan anggaran oleh KKP khususnya perikanan budidaya baru mencapai 40% dari total anggaran sekitar Rp 522 miliar. Bahkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serapan anggaran baru sekitar 15%. “Kami kembali menyayangkan prioritas anggaran yang diberikan oleh Menteri KKP Fadel Muhammad pada sektor budidaya, tidak diikuti oleh kapasitas pengelolaan anggaran yang memadai,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×