Reporter: Syarifah Nur Aida | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Direkrut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Nur Pamudji mengaku belum ada pembicaraan terkait dengan rekomendasi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang meminta PLN menjadi dua perusahaan terpisah (spin-off) guna bisa membenahi kesenjangan listrik di penjuru Indonesia.
"Saya tak mengerti spin-off. Kalau main biliar dan tenis ada spin, tetapi main listrik tidak ada," ujarnya berseloroh usai rapat koordinasi di Kementerian Bidang Perekonomian, Jum'at (25/4). Menurut kajian BKF, ketimpangan ketersediaan infrastruktur listrik antar wilayah disebabkan pembangunan yang lebih condong ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) dibanding Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Penyebabnya, selain karena tambahan biaya terkait luas dan kondisi geografis KTI, juga karena PLN disebut tidak fokus. Saat ini, pasokan listrik nasional ada di angka 40.000 megawatt. Dari jumlah itu, 75% atau 30.000 megawatt dipasok untuk kawasan Jawa-Bali-Madura.
Kesenjangan yang membuat BKF merekomendasikan agar diberlakukan spin-off terhadap PLN agar satu perusahaan bisa melayani KBI dan sisanya fokus pada KTI. Meski demikian, Nur enggan berkomentar soal kinerja PLN yang disebut bisa naik setelah melakukan spin-off. "No comment soal itu," pungkasnya singkat.
Manajer Senior Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bambang Dwiyanto menegaskan, bahwa belum ada pembicaraan terkait rekomendasi spin-off. "Kami apresiasi ide dari regulator tersebut, tapi belum ada wacana sama sekali," paparnya.
Saat ini, PLN tengah fokus mengebut realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang sebagai penyedia pasokan listrik 2 x 1000 megawatt untuk mencegah krisis listrik yang mengancam Jawa di 2017.
Pembangunan tersebut juga sebagai antisipasi tambahan kebutuhan listrik 5500 megawatt per tahun serta target pertumbuhan listrik sebesar 8,5% di 3 tahun mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
