Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menegaskan komitmen perusahaan dalam memastikan penyediaan bahan bakar berkualitas sesuai dengan arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada rapat 19 September 2025 lalu.
“Saat ini BP-AKR masih terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait, untuk memastikan terpenuhinya pasokan base fuel yang memenuhi tiga aspek tata kelola yaitu kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi serta standar kualitas, dan komersial,” ujar Vanda kepada Kontan, Senin (6/10/2025).
Baca Juga: Operasional Terganggu, BP-AKR Berpotensi Rumahkan 650 Karyawan SPBU
BP-AKR juga mengapresiasi keterbukaan dan dialog konstruktif yang terbangun dalam upaya mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak, khususnya masyarakat.
“BP-AKR tetap berkomitmen mempercepat normalisasi pasokan bahan bakar untuk mendukung mobilitas masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga memberi sinyal bahwa pengiriman bahan bakar minyak (BBM) untuk badan usaha (BU) swasta seperti VIVO dan BP akan dilakukan pada akhir Oktober 2025.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, VIVO, AKR, dan APR telah menyepakati sejumlah tindak lanjut teknis sebagai bagian dari proses pembelian BBM murni (base fuel) dari Pertamina. APR merupakan perusahaan joint venture atau patungan antara BP dan AKR Corporindo Tbk
“VIVO, APR, dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis dan tindak lanjut tahap selanjutnya,” kata Roberth dalam kepada Kontan, Senin (6/10/2025).
Baca Juga: Bahlil Buka Suara Soal Vivo dan BP-AKR Batal Beli BBM Pertamina
Roberth menjelaskan, beberapa langkah teknis yang kini tengah berjalan meliputi penyusunan dokumen pernyataan anti-monopoli, anti pencucian uang, dan anti penyuapan. Setelah itu, badan usaha swasta akan menyampaikan kebutuhan komoditas yang diperlukan.
Pertamina kemudian akan mengirimkan kembali spesifikasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, beserta kesepakatan pokok (key terms) dan usulan penggunaan joint surveyor untuk dikonfirmasi oleh pihak swasta.
“Apabila BU Swasta setuju, maka akan dilaksanakan proses pengadaan komoditi tersebut. Selanjutnya pemenang pengadaan akan disampaikan kepada BU Swasta dalam lingkup penyedia kargo, best price dan volume kargo,” jelas Roberth.
Tahapan selanjutnya mencakup pembahasan aspek komersial antar perusahaan (business to business) serta pelaksanaan joint inspection sebelum pengiriman dilakukan.
Roberth menyebut, pengiriman kargo yang disepakati akan berlangsung pada minggu ketiga Oktober.
Lebih lanjut, Roberth menegaskan seluruh proses dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tiga BU swasta tersebut, karena pengiriman kargo dilakukan dalam satu pengadaan terpadu dan tidak terpisah.
“Dengan semangat kolaborasi berdasarkan niat baik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat ini untuk di sikapi dengan bijak dan positif, sesuai arahan dari pemerintah,” ujar Roberth.
Selanjutnya: Ini Penyebab Turunnya Outstanding Penjaminan per Juli 2025
Menarik Dibaca: 5 Makanan yang Mengurangi Risiko Penurunan Kognitif Setelah Usia 55 Tahun, Apa Saja?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
