Reporter: Barly Haliem, Sandy Baskoro, Selvi Mayasari | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama Tokopedia kembali menyedot perhatian publik. Setelah terpapar isu dugaan kebocoran 91 juta data pengguna dan jual beli surat keterangan sehat corona (Covid-19), kali ini Tokopedia tersenggol polemik rangkap jabatan salah satu komisarisnya, Wishnutama Kusubandio, yang juga menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).
Tujuh bulan setelah menjabat sebagai Menparekraf, nama Wishnutama akhirnya resmi hilang dari jabatan komisaris Tokopedia. Hal tersebut terungkap dari akta terbaru Tokopedia Nomor 47 tanggal 19 Mei 2020 tentang perubahan susunan direksi dan komisaris Tokopedia.
Baca Juga: Cling! Nama Menteri Wishnutama pun menghilang dari daftar komisaris Tokopedia
Akta itu terdaftar dengan nomor AHU-AH.01.03-0223791 di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 19 Mei 2020.
Kepada Kontan.co.id, hari ini (21/5) Menteri Wishnutama kembali menegaskan dia telah mengundurkan diri sebagai komisaris Tokopedia sebelum menjabat Menparekraf.
"Saat saya diminta Presiden menjadi Menteri tanggal 21 Oktober, sore hari itu juga saya langsung mengundurkan diri dari semua jabatan saya di perusahaan-perusahaan swasta," ungkap Wishnutama.
Saat ini Tokopedia termasuk salah satu platform digital yang menyediakan fasilitas pelatihan program Kartu Prakerja. Ini adalah program subsidi dari pemerintah bagi kalangan pencari kerja maupun korban PHK.
Baca Juga: Ternyata Menteri Wishnutama masih tercatat sebagai Komisaris Tokopedia
Setiap pemilik Kartu Prakerja berhak mendapatkan total manfaat dana senilai Rp 3,55 juta. Program ini akan menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Alhasil, total dana yang akan diguyur melalui subsidi Kartu Prakerja mencapai Rp 19,88 triliun.
Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemilik Kartu Prakerja, sebanyak Rp 1 juta atau totalnya senilai Rp 5,6 triliun mengucur dalam bentuk subsidi pelatihan melalui “kelas online”.
Materi pelatihan itu tersedia di delapan mitra platform digital yang digandeng pemerintah, yakni Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu dan MauBelajarApa.
Program Kartu Prakerja kini masih menyisakan polemik. Semula, polemik itu dipicu oleh keterlibatan Ruangguru di program Kartu Prakerja.
Waktu itu, salah satu pendiri sekaligus Direktur Utama Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, saat ini menjadi salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Posisi Belva sebagai “pejabat publik” dan keterlibatan Ruangguru di proyek pemerintah tersebut dinilai berbau konflik kepentingan.
Kendati Belva sudah mundur dari posisi Stafsus Presiden, polemik Kartu Prakerja tak jua surut. Pelatihan “wajib” melalui platform digital di program ini masih dikritik karena dianggap boros dan materi pelatihannya tidak relevan dengan kebutuhan pencari kerja.
Baca Juga: Polemik baru: Ruangguru ternyata perusahaan asing dari Singapura
Menteri Wishnutama menjelaskan, sejak mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus beberapa perusahaan swasta, termasuk sebagai komisaris Tokopedia pada 21 Oktober 2019, dia mengaku sudah tidak mendapatkan benefit dan tidak ikut terlibat dalam kepengurusan semua perusahaan tersebut.
"Saya betul-betul tidak ikut campur dengan segala kepengurusan perusahaan sama sekali dan juga tidak dilibatkan sejak mengundurkan diri tanggal 21 Oktober 2019," ucap Menteri Wishnutama.
Sedangkan Direktur Utama Tokopedia William Tanuwijaya belum menanggapi konfirmasi Kontan.co.id ihwal data terbaru kepengurusan Tokopedia per 19 Mei 2020 yang sudah tidak mencantumkan nama Wishnutama sebagai komisaris Tokopedia.
Baca Juga: Masih tercatat sebagai Komisaris Tokopedia, Wishnutama: proses RUPS perlu waktu
Sebagai catatan, seorang menteri dilarang merangkap jabatan (direksi/komisaris) pada perusahaan BUMN maupun swasta. Jika terbukti rangkap jabatan, pejabat publik itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Pasal 23 UU No 39/2008 menyatakan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Baca Juga: Terdampak virus corona, devisa sektor pariwisata bisa turun US$ 6,9 miliar
Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
Ayat 8 Pasal 111 UU No 40/2007 menyebutkan, jika direksi belum memberitahukan, maka Menteri Hukum dan HAM menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi.
Aksi hacker dan surat bebas Covid-19
Nah, sebelumnya Tokopedia juga disorot berkaitan dengan dugaan pencurian data penggunanya. Aksi hacker disinyalir bisa membobol 91 juta data pengguna layanan Tokopedia.
Data pengguna Tokopedia yang dibobol hacker berupa nama pengguna, alamat email, hingga nomor telepon. Namun Managemen Tokopedia memastikan data kata kunci akun Tokopedia pengguna, hingga layanan pembayaran seperti kartu kredit, debit, dan Ovo masih aman.
Baca Juga: Pembobolan data Tokopedia jadi pertanda e-commerce kurang peduli dengan keamanan
Setelah pencurian data oleh peretas, Tokopedia menunjuk institusi independen yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber untuk meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna mereka.
"Kami juga telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Tokopedia," kata William Tanuwijaya, Founder & CEO Tokopedia, dalam suratnya kepada para pengguna, Selasa (12/5).
Baca Juga: Anggota DPR minta Polri usut kebocoran data pengguna Tokopedia
Sorotan kedua yang mengarah ke Tokopedia berkenaan dengan dugaan praktik jual beli surat bebas Covid-19 di Tokopedia. Penawaran surat bebas Covid-19 tersebut muncul di Tokopedia, Kamis (14/5/2020).
Surat yang dibanderol dengan harga Rp 70.000 per unit itu tampak dibubuhi tanda air atau watermark suratdokterindonesiaaa.blogspot.com. Produk yang dijual menawarkan surat bebas Covid-19 sebagai syarat perjalan di masa larangan mudik.
Atas beredarnya penawaran surat tersebut, manajemen Tokopedia menyatakan sudah bertindak cepat. Tokopedia juga menyatakan sudah melarang tayang penawaran surat sehat tersebut maupun produk lain yang melanggar aturan.
Baca Juga: Viral surat bebas Covid-19 dijual bebas di e-commerce, begini respons Tokopedia
“Kami juga ingin menginformasikan bahwa tidak terjadi transaksi atas produk ini. Aksi proaktif pun terus kami lakukan untuk menjaga aktivitas dalam platform Tokopedia tetap sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Nuraini Razak, Vice President of Corporate Communications Tokopedia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
