Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Meskipun pemberlakuan bea keluar (BK) ekspor karet baru sebatas wacana, tetapi Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) tak mau kecolongan dari rencana kebijakan pemerintah ini.
Sejak pertama kali niat BK karet dilontarkan pemerintah, Apkarindo sudah bergerilya ke daerah untuk konsolidasi, guna menolak kebijakan itu.
Lukman Zakaria, Ketua Umum Apkarindo bilang, selama bulan Maret ini saja, pihaknya telah bertemu dengan petani karet di Sumatera Selatan, Jambi, dan Medan. "Kami terus melakukan aksi penolakan dengan memberi pemahaman langsung ke pengurus daerah dan petani," kata dia, Rabu (21/3).
Menurut dia, wacana BK untuk ekspor karet sebesar 10% bisa merugikan petani. Sebab, beban pembayaran BK kepada negara akan memangkas harga karet dari petani. Lukman beri contoh, jika BK karet berlaku, harga karet dari petani semula Rp 15.000 per kilogram (kg) akan turun menjadi Rp 5.000 per kg sampai Rp 7.000 per kg.
Padahal, kata Lukman, dari 3,4 juta hektare (ha) perkebunan karet di Indonesia, sebesar 3,4 juta ha dikelola langsung oleh masyarakat. Sisanya baru dikelola oleh perusahaan besar dan juga perusahaan milik pemerintah.
Saat ini, Apkarindo akan berusaha menggalang aksi penolakan terhadap penerapan BK untuk ekspor karet. Jika aturan tetap dilakukan, Lukman mengaku sudah mendapat dukungan dari petani untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
