Reporter: Muhammad Julian | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pengendalian penyaluran Pertalite dan solar subsidi terus bergulir. Bulan depan, Pertamina bakal memulai uji coba penyaluran Pertalite dan solar subsidi bagi pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.
Sejalan dengan rencana ini, Pertamina menyiapkan website MyPertamina dengan alamat; https://subsiditepat.mypertamina.id/ bagi masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dan ingin mendaftarkan dirinya. Website tersebut akan dibuka pada 1 Juli 2022 mendatang.
Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Solar.
“Nanti mulai 1 Juli masih pendaftaran, sekaligus bentuk sosialisasi ke masyarakat,” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting saat dihubungi Kontan.co.id (28/6).
Baca Juga: Daftar 11 Daerah Tahap I Beli Pertalite Pakai MyPertamina Per 1 Juli 2022
Seturut rencana uji coba penggunaan MyPertamina, Pertamina memastikan terus memperkuat infrastruktur serta kesisteman untuk mendukung program penyaluran Pertalite dan Solar secara tepat sasaran ini.
Direncanakan, uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di 5 Provinsi antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Dalam website resminya, Pertamina telah mengumumkan 11 kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi uji coba penyaluran Pertalite dan solar subsidi via MyPertamina tahap I.
Kesebelas kota tersebut meliputi (1) Kota Bukit Tinggi, (2) Kab. Agam, (3) Kota Padang Panjang, (4) Kab. Tanah Datar, (5) Kota Banjarmasin, (6) Kota Bandung, (7) Kota Tasikmalaya, (8) Kab. Ciamis, (9) Kota Manado, (10) Kota Yogyakarta, dan (11) Kota Sukabumi.
Wacana penyaluran Pertalite dan solar subsidi via MyPertamina tidak luput dari kritik. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti aspek verifikasi dan akurasi data penerima Pertalite dan solar subsidi.
“Sekarang pertanyaannya, MyPertamina mau disinkronkan dengan data apa? Belum ada informasi detail nya, karena baru rencana mensinkronkan dengan data kendaraan. Masalah utama nya, data belum siap,” tutur Bhima saat dihubungi Kontan.co.id (28/6).
Dengan sinkronisasi data yang belum siap, menurut Bhima, celah penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran serta penyalahgunaan dengan modus operandi tertentu (seperti meminjam NIK dan kendaraan orang lain) masih terbuka.
Persoalan lain, kata Bhima, perihal kemampuan pelanggan BBM subsidi golongan bawah yang dinilai masih mengalami kendala akses internet dan juga potensi permasalahan teknis saat pendataan dan penyaluran Pertalite.
“Verifikasi dilapangan juga tidak mudah, karena petugas harus melayani pembeli sekaligus melakukan pendataan. Ini menambah rumit pengawasan di lapangan,” tandas Bhima.
Baca Juga: Inilah Daerah Uji Coba Beli Pertalite & Solar Subsidi dengan MyPertamina
Seiring upaya pengendalian Pertalite dan solar subsidi, agenda percepatan transisi ke penggunaan kendaraan listrik yang digaungkan oleh pemerintah masih terus bergulir. Meski begitu, proses transisi menuju penggunaan kendaraan listrik yang masif di tengah akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang semakin ketat juga dinilai tidak akan melalui jalan yang mulus.
Bhima menilai, peralihan ke kendaraan listrik bisa terjadi dengan beberapa syarat. Pertama, harga mobil, garansi atau biaya kerusakan baterai relatif terjangkau. Kedua, charging station di setiap SPBU. Ketiga, perluasan insentif berupa pengurangan pajak kendaraan EV hingga 80%.
Menurut Bhima, pemenuhan ketiga aspek ini masih belum memadai dan perlu dipercepat.
“Saat ini nampaknya Indonesia lebih memprioritaskan dulu menambah perakitan mobil EV (electric vehicle) di dalam negeri sehingga biaya pembelian mobil EV bisa direduksi. Sejauh ini sebagian besar EV impor, meskipun ada beberapa yang sudah produksi didalam negeri sebagian besar adalah Hybrid,” tutur Bhima.
Di sisi lain, Bhima juga menilai bahwa sejumlah kebijakan pemerintah juga dinilai kontradiktif dengan upaya percepatan kendaraan listrik.
Beberapa kebijakan yang ia soroti di antaranya seperti pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bisa dinikmati mobil konvensional (non listrik), dan juga peningkatan produksi batubara dan izin ekspor yang terus ditingkatkan.
“Ini membuat calon investor di ekosistem EV jadi ragu terkait komitmen Indonesia transisi ke EV,” kata Bhima.
Baca Juga: Pengamat Masih Pertanyakan Standarisasi Kendaraan yang Dilarang Konsumsi Pertalite
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
