Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji opsi lockdown akhir pekan dalam menangani Covid-19, seperti yang diusulkan oleh anggota DPR.
Menanggapi hal ini Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ajib Hamdani meminta agar pemerintah konsisten dalam membuat aturan konsekuen dengan aturan yang dikeluarkan.
"Kalau pemerintah menginginkan lockdown, dan bersifat total, berarti pemerintah harus menjamin kebutuhan seluruh masyarakat. Pemerintah apakah mempunyai database dan alokasi anggaran yang dibutuhkan?" ujar Ajib kepada Kontan.co.id, Rabu (3/2).
Menurutnya, bila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat sporadik serta berubah-ubah, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat juga dunia usaha.
Baca Juga: Soal opsi lockdown akhir pekan di DKI Jakarta, ini kata APPBI
Hipmi berharap, pemerintah menerapkan kebijakan yang sudah berjalan. Menurutnya adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun sudah cukup baik.
Meski begitu, dia pun meminta agar pelaksanaan protokol kesehatan konsisten dilaksanakan dan ditegakkan dengan optimal. "Kalau dilakukan pengetatan lebih, dunia usaha dan para UKM akan lebih kesulitan," jelasnya.
Adapun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa usulan lockdown dari DPR mengacu pada kebijakan yang ditetapkan di Turki. Dia juga membenarkan bahwa di akhir pekan banyak warga Jakarta yang beraktivitas keluar rumah mengisi waktu senggang mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
