Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
JAKART. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengajukan penyertaan modal negara tahun anggaran 2016 sebesar Rp 3 triliun.
Direktur Utama Wika Bintang Perbowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (27/8), mengatakan suntikan modal dari pemerintah itu akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol, kawasan industri, penyediaan air bersih hingga proyek kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung yang masih dalam tahap rencana.
"Rencana pemakaian PMN sebesar Rp 3 triliun yaitu untuk pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan jalan tol Soreng-Pasirkoja, tol Manado-Bitung, tol Samarinda-Balikpapan dan sistem penyediaan air minum dari Jatiluhur berkapasitas 5.000 liter per detik di Jakarta," katanya, Kamis (27/8).
Bintang merinci, perseroan akan ikut berinvestasi dalam proyek pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung yang investasi totalnya mencapai Rp 8 triliun.
Perseroan berkontribusi 20% dalam proyek tersebut atau senilai Rp 1,6 triliun yang dihimpun dari modal perusahaan (ekuitas) sebesar Rp 480 miliar dan pinjaman sebesar Rp 1,12 triliun.
Khusus untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, perseroan akan menanamkan modal sebesar 23% dari total investasi proyek yang mencapai Rp 60 triliun yakni sebesar Rp 13,8 triliun. "Rinciannya yaitu Rp 3,45 triliun dari ekuitas dan pinjaman sebesar Rp 10,35 triliun," katanya.
Lebih lanjut, Bintang menuturkan pihaknya juga akan ikut berinvestasi dalam pembangunan ruas tol Soreang-Pasirkoja (Jawa Barat) senilai Rp 375 miliar dengan rincian Rp 113 miliar ekuitas dan Rp 263 miliar pinjaman.
Perseroan mengambil 25% bagian dalam investasi ruas tol senilai total Rp 1,5 triliun. "Untuk tol Manado-Bitung, share (bagian) kami sebesar 20% dari total investasi Rp 3,3 triliun yaitu sebesar Rp 660 miliar, terdiri atas ekuitas Rp 198 miliar dan Rp 462 miliar pinjaman," katanya.
Ada pun untuk proyek pembangunan tol Samarinda-Balikpapan senilai Rp 8,34 triliun, perseroan konstruksi itu mengambil bagian Rp 1,26 triliun atau 15% dari total investasi. Jumlah tersebut terdiri atas ekuitas sebesar Rp 378 miliar dan pinjaman sebesar Rp 881 miliar.
Sementara untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur senilai Rp 2 triliun, share perusahaan 14% atau Rp 280 miliar terdiri atas ekuitas Rp 84 miliar dan pinjaman Rp 196 miliar.
Bintang menambahkan, PMN yang diajukan itu akan digunakan untuk mempertahankan kepemilikan pemerintah ketika dilakukan "right issue". "Diharapkan dana tang terhimpun melalui right issue adalah sebesar Rp 1,7 triliun," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
