Reporter: Gloria Haraito |
JAKARTA. Prospek cerah di sektor geotermal bikin membuat PT Wijaya Karya Tbk (Wika) berniat terus menjajaki peluang konstruksi panas bumi tahun depan.
Natal Argawan, Sekretaris Perusahaan Wika mengatakan, potensi panas bumi di Indonesia menggiurkan. "Kalau proyek kami yang di Tampomas berlangsung sukses, bukan tak mungkin kami ikut tender lagi tahun depan," kata Natal kepada KONTAN, akhir pekan lalu.
Wika berniat menjajaki tender baru kontraktor panas bumi tahun depan dengan harapan sudah mempelajari potensi dan resiko di bisnis ini. Menurut Natal, bisnis kontraktor panas bumi masih sejalan dengan bisnis inti perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan investasi.
Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Tampomas merupakan proyek pertama bagi Wika. Di WKP tersebut, Wika menggandeng PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) dan BUMD PT Jasa Sarana. Saat ini proyek Tampomas masih memasuki proses eksplorasi. Diharapkan, proyek ini akan berproduksi 2014 mendatang.
"Kami menawarkan harga jual ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar US$ 6,5 sen per kilo watt per jam (kwh)," terang Natal.
Berjalan lambat
Suryadharma, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) khawatir, produksi panas bumi yang ditargetkan 2014 terancam mandek. "Sampai sekarang hasil tender belum diterima untuk power purchase agreement (PPA) oleh PLN," kata Suryadharma.
Molornya penerbitan PPA ini dikarenakan PLN masih menunggu penugasan kembali oleh pemerintah untuk membeli listrik dari pemenang sesuai hasil tender. Menurut Suryadharma, proses ini bertele-tele. Sebab, hasil tender sudah keluar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk tahun ini, harusnya industri sudah mengerjakan proyek geotermal sebesar 3.977 MW.
"Harusnya proyek sudah mulai tahun ini agar bisa produksi 2014 sesuai Perpres No.4/2010," kata Suryadharma. Nyatanya, hasil tender belum diterima PLN untuk dibuatkan PPA.
Karena itu, Suryadharma mendesak pemerintah agar tegas menangani masalah ini. Sebagai wujud konkret, saat ini API sudah menghimbau pemerintah agar menerbitkan aturan geotermal yang implementatif. Ia juga memandang perlu adanya BUMN geotermal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
