Reporter: Adisti Dini Indreswari | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Pebisnis pengolahan ikan sedang gundah gulana. Berbeda dengan klaim pemerintah selama ini, industri pengalengan ikan di Tanah Air justru makin sulit mendapatkan pasokan ikan bahan baku dalam beberapa bulan terakhir ini.
Akibatnya, kapasitas produksi terpakai (utilisasi) pabrik pengolahan ikan turun menjadi hanya 50% dari total kapasitas terpasang.
Adi Surya, Ketua Umum Asosiasi Industri Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) mengatakan, pasokan bahan baku yang ada saat ini hanya cukup untuk mengisi 50% dari kapasitas produksi industri pengalengan ikan. Saat ini, anggota Apiki berjumlah 41 pabrik pengalengan ikan.
Saat ini, kapasitas terpasang industri pengalengan ikan nasional mencapai lebih dari 600.000 ton per tahun. Rinciannya, kapasitas produksi industri pengalengan berbahan baku ikan tuna, tongkol, dan cakalang 365.000 ton per tahun. Sementara kapasitas produksi industri pengalengan ikan berbahan baku ikan sarden 265.000 ton per tahun.
Menurut Adi, persoalan saat ini adalah kapal nelayan dan infrastruktur pendukungnya belum memadai. "Kebijakan pemerintah melarang transhipment atau bongkar muat kapal di tengah laut menyulitkan distribusi ikan sampai ke pabrik," ujarnya kepada KONTAN di Jakarta, Selasa (15/12).
Alhasil, lanjut Adi, banyak pabrik pengalengan ikan mengurangi shift produksi. Bahkan, ada pabrik pengalengan yang telah menghentikan operasinya. Nah, agar industri pengalengan tak terganggu, Adi berharap pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku pada tahun depan.
Salah satunya pemerintah mempermudah impor bahan baku ikan. "Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tidak melarang impor bahan baku, tapi membatasinya paling banyak 20% dari ekspor," imbuh Adi.
Pasar non konvensional
Jika pasokan bahan baku terpenuhi, ungkap Adi, Apiki bisa mendongkrak target pertumbuhan industri pengalengan ikan sebesar 20% pada tahun 2016. Adi optimistis target itu bisa tercapai lantaran pasar ekspor produk perikanan Indonesia makin terbuka. "Kita sudah berhasil menembus pasar non konvensional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Rusia," ungkap Adi.
Sebelumnya, kata Adi, industri pengalengan ikan baru menggarap ekspor ke Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Uni Eropa yang menyerap lebih dari 60% produksi.
Toh, pemerintah sepertinya bergeming terhadap keluhan pengusaha pengalengan ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru berharap produksi perikanan tangkap pada 2016 bisa tumbuh pasca moratorium eks kapal asing yang berakhir 31 Oktober 2015 dan adanya larangan transhipment.
Pada tahun depan, KKP menargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 7,5 juta ton–8 juta ton. Target tersebut lebih tinggi dari target tahun ini sebanyak 7 juta ton.
Narmoko Prasmadji, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP menegaskan, sampai dengan Oktober 2015, produksi ikan tangkap mendekati 6 juta ton. "Tangkapan ikan akhir tahun memasuki puncaknya," ujarnya, kemarin.
Narmoko mengklaim, pengaruh moratorium terhadap produksi perikanan cukup signifikan, bahkan efeknya terasa hingga tahun depan. Sebab, kapal eks asing beroperasi di Indonesia tanpa jeda dengan alat tangkap berteknologi tinggi, tapi tak ramah lingkungan. "Moratorium membuat alam pulih, sehingga hasil tangkapan ikan nelayan bertambah," ujarnya.
Cuma, dia menyatakan belum mendata produksi perikanan tangkap selama moratorium kapal eks asing yang berlaku sejak 1 November 2014 lalu. Yang jelas, "Produksinya naik 10%-15% selama moratorium," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
