Reporter: Fahriyadi | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Komite Pelaksana High Carbon Stock (HCS) Study merilis draf hasil studi mengenai pentingnya studi stok karbon tinggi bagi Indonesia.
Dengan HCS Study ini diharapkan pembangunan ekonomi di Indonesia harus menerapkan prinsip berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara lingkungan dan sosial ekonomi.
Salah satu sorotan dari HCS Study ini adalah prinsip pembangunan berkelanjutan untuk komoditas kelapa sawit yang merupakan unggulan Indonesia.
Ketua Komite HCS Study Jonathon Porritt berharap hasil studi ini bisa diimplementasikan di negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia seperti Indonesia.
Menurutnya, hasil studi ini bersifat global, terutama negara yang menghasilkan sawit. "Isu utamanya adalah perusahaan sawit erat kaitannya dengan ekspansi usaha dan kami memandang perlu ekspansi perusahaan sawit memikirkan aspek HCS ini," ujarnya usai diskusi panel yang digelar di Hotel Mulia, Jumat (4/9).
HCS Study ini bertujuan untuk menyusun definisi yang jelas mengenai hutan berkadar karbon tinggi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan kebutuhan sosio-ekonomi lokal.
Studi yang dilakukan sejak November 2014 ini dilakukan oleh sebuah tim teknis yang beranggotakan 50 ahli terkemuka di bidang biomassa, tanah berkarbon, alat deteksi jarak jauh, dan sosial ekonomi.
HCS Study merupakan suatu bentuk realisasi dari komitmen Sustainable Palm Oil Manifesto (SPOM). Studi ini didanai oleh para anggota SPOM, yaitu Asian Agri, Musim Mas Group, Cargill, IOI Corporation Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad, Sime Darby Plantation, dan Unilever termasuk Wilmar International yang meskipun bukan anggota SPOM.
Yetti Rusli, Direktur Eksekutif Dewan Nasional Penasihat Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai studi tentang stok karbon ini perlu untuk lebih diperdalam dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sektor perkebunan.
Untuk membuat hasil dari HCS Study ini bermanfaat, menurut Herdrajat Natawidjaja, Direktur Tanaman Tahunan, Kementerian Kehutanan, studi ini perlu didukung oleh regulasi. Untuk itu, menurut dia, hasil HCS Study ini perlu dibahas lebih lanjut oleh para peneliti di bawah pemerintah agar hasil studi ini bisa dijadikan suatu regulasi.
Herry Purnomo, peneliti The Centre for International Forestry Research (CIFOR) pun setuju studi ini perlu lebih banyak lagi didiskusikan dengan para ilmuwan Indonesia sebelum dipresentasikan kepada lembaga swadaya masyarakat (NGOs) maupun pemerintah, agar studi ini lebih sesuai lagi dengan kondisi riil Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
