Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kewajiban pemasangan dispenser gas di setiap SPBU mulai disosialisasikan pemerintah pascaterbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan. Pemerintah bahkan telah menetapkan 150 titik SPBU yang dalam tahap pertama ini wajib memasang dispenser gas.
Sebanyak 150 SPBU tersebut tersebar di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Diharapkan 150 SPBU tersebut sudah bisa mengalir pada tahun 2018 hingga 2019.
Namun, kewajiban tahap pertama sebanyak 150 SPBU tersebut baru diterapkan untuk SPBU Pertamina, baik SPBU Pertamina COCO (Company Operation Company Owner) maupun DODO (Dealer Owned Dealer Operated). Sementara SPBU dari perusahaan asing seperti SPBU Shell dan Total belum masuk dalam daftar tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja beralasan, belum masuknya SPBU milik perusahaan asing dalam pemetaan, karena pemerintah belum memiliki data mengenai ukuran mobile refueling unit (MRU) yang pas untuk dipasang di SPBU milik Shell dan Total.
"Ini saya mau rapatkan sekarang. Kami belum punya ukuran yang cukup untuk menaruh MRU-nya di mana, kemarin untuk ukurannya belum punya data," jelas Wiratmaja, Selasa (25/4).
Meski begitu, Wiratmaja menegaskan, SPBU milik perusahaan asing tetap diwajibkan memasang dispenser gas di SPBU. Bahkan, Wiratmaja berharap SPBU milik perusahaan asing pada tahun depan sudah ada yang selesai memasang dispenser gas.
Pasalnya pemerintah telah menetapkan semua SPBU nantinya akan masuk pemetaan pemerintah. "Semua, enggak ada perbedaan. Nanti kami lihat lokasinya, kalau sangat dekat, 2018," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
