Ada Kasus Hukum di BTS 4G, Mastel: Jangan Hambat Pembangunan Infrastruktur Digital

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) menilai pembangunan dan pemerataan digitalisasi harus terus dilakukan meskipun sedang menghadapi sejumlah tantangan, termasuk proses hukum oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station Generasi-4 (BTS-4G). 

“Pemeriksaan yang dilakukan (terhadap oknum) jangan sampai menghambat program pembangunan infrastruktur digital,” kata Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno dalam keterangannya, Rabu (15/2).

Kejaksaan Agung belakangan ini cukup intensif melakukan pemeriksaan kasus BTS 4G. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak yang dianggap mengetahui terkait dengan kasus tersebut. Pada Selasa (14/2), Kejakgung memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate sebagai saksi kasus tersebut.  

Baca Juga: Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi BTS BAKTI, Kejagung Gandeng PPATK

Selain itu, pemeriksaan dilakukan terhadap para vendor yang terlibat dalam pengerjaan proyek BTS 4G dalam beberapa pekan terakhir.

Di kalangan pelaku industri telekomunikasi mengemuka bahwa pemeriksaan secara intensif oleh Kejaksaan Agung telah menimbulkan kegelisahan dan ketakutan para kontraktor dan subkontraktor. Ini dikhawatirkan membuat mereka enggan melanjutkan pembangunan proyek tersebut. 

Namun, Sarwoto berharap agar para vendor pembangunan proyek BTS 4G tidak perlu khawatir dengan proses pemeriksaan yang dijalankan, termasuk menghadapi ganjalan-ganjalan lainnya yang kerap terjadi dalam proses pengerjaan proyek di lapangan. 

Program BTS 4G merupakan program kerja prioritas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan pemerataan sinyal 4G di seluruh wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk wilayah yang tidak menarik secara komersial, penyediaan infrastruktur dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. 

Pada 2021, menurut Kejaksaan Agung, BAKTI Kominfo berkomitmen untuk membangun 7.904 BTS 4G di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Pembangunan dilakukan dalam dua fase, yakni 4.200 lokasi pada 2021 dan dilanjutkan pada 3.704 lokasi pada 2022. 

Baca Juga: Peran Adik Johnny G Plate di Kasus Korupsi BTS Kominfo Didalami Kejagung

Selama ini, proses pembangunan infrastruktur digital BTS 4G, selain sedang diperiksa oleh Kejakgung, juga menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah 3T. Di provinsi Papua, selain menghadapi persoalan geografi yang sulit dan infrastruktur yang terbatas, mereka juga menghadapi ancaman keamanan, seperti penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. 

Menurut Sarwoto, pembangunan infrastruktur digital merupakan proyek prioritas yang harus terus dilanjutkan karena keberadaan internet memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 

Apalagi di wilayah 3T, pembangunan dan perluasan infrastruktur perlu terus dilakukan karena jaringan internet di wilayah ini masih terbatas. Sedangkan, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan sambungan internet dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. 

Baca Juga: Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo, Kejagung Geledah 2 Kantor Konsultan

"Dari 273 jutaan orang Indonesia baru sekitar 200 jutaan yang melek internet," ujar Sarwoto. Selain aspek pembangunan dan perluasan infrastruktur digital, menurut dia, aspek sumber daya manusia (SDM) di daerah 3T juga perlu disiapkan. 

Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran internet di wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan manfaat digital lainnya. 

Untuk wilayah non-3T, menurut Sarwoto, infrastruktur internet sudah tersedia cukup baik, terutama di Jakarta. Namun, untuk wilayah non-3T lainnya masih perlu ada peningkatan secara bertahap. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News