Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
Menurut dia, jika kebijakan ini diberlakukan selama 6 bulan ke depan, maka pemerintah perlu menambah kompensasi kepada PLN sekitar Rp 500 miliar - Rp 600 miliar di atas kompensasi untuk pelanggan rumah tangga yang sudah diberikan sejak bulan lalu.
Apabila biaya kompensasi ini tidak disediakan oleh pemerintah, maka PLN mau tidak mau harus menanggung sehingga akan berdampak pada penambahan beban finansial perusahaan BUMN tersebut.
“Jadi berkaitan dengan kebijakan ini, sebaiknya ditanggung oleh pemerintah dengan memberikan kompensasi,” kata Fabby.
Baca Juga: Lebih dari 500.000 pebisnis kecil bisa dapat listrik gratis 6 bulan
Di kesempatan berbeda, Executive Vice President Keuangan PLN Sulistyo Biantoro mengaku, kebijakan penggratisan tarif listrik untuk pelanggan B1 dan I1 berdampak pada peningkatan kebutuhan subsidi listrik sekitar Rp 100 miliar.
“Biaya ini di-cover oleh subsidi listrik untuk menambah jumlah tersebut,” imbuhnya, Minggu (3/5).
Sebagai informasi, kebijakan tarif listrik gratis untuk pelanggan bisnis dan industri skala kecil berlaku mulai bulan Mei sampai bulan Oktober mendatang.
Untuk pelanggan bisnis dan industri golongan 450 VA pascabayar, tagihan untuk pemakaian listrik pada rekening bulan Mei sampai Oktober secara otomatis ditetapkan sebesar nol rupiah. Sementara untuk pelanggan yang menggunakan token listrik, maka token gratis tersebut dapat diperoleh baik melalui web yakni www.pln.co.id maupun aplikasi WhatsApp ke nomor 0812-2-123-123.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
