kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ada opsi dibatalkan, anggota DPR dukung realisasi pembentukan holding BUMN panas bumi


Selasa, 02 November 2021 / 20:29 WIB
Ada opsi dibatalkan, anggota DPR dukung realisasi pembentukan holding BUMN panas bumi
ILUSTRASI. Panas bumi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.


Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pembentukan holding BUMN panas bumi menghadapi jalan yang terjal. Proses konsolidasi aset yang sulit membuat Kementerian BUMN menyusun 3 opsi dalam rencana pembentukan holding ini.

Ketiga opsi tersebut yaitu; (1) tidak jadi membentuk holding panas bumi, (2) jadi membentuk holding namun dengan hanya mengambil aset PLN hanya dua pembangkit saja dari lima pembangkit dalam konsolidasi aset, dan (3) membentuk holding dengan entitas perusahaan baru sebagai pimpinan holdingnya, bukan dipimpin oleh PLN maupun PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) sebagaimana opsi semula.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai bahwa opsi membentuk holding dengan entitas perusahaan baru sebagai pimpinan merupakan pilihan yang cukup adil. “Saya melihat opsi ketiga bisa lebih fair,” ujar Mulyanto kepada Kontan.co.id, Selasa (2/11).

Menurut Mulyanto, pembentukan holding panas bumi merupakan hal yang baik, sebab hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kapitalisasi aset, sumber daya manusia, serta pengetahuan dan teknologi. “Tentunya ini akan meningkatkan leverage perusahaan dalam menyambut RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030 yang green, karena pembangkit EBT akan semakin dominan,” ujar Mulyanto.

Baca Juga: Proses pembentukan holding panas bumi masih digodok

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan bahwa opsi merger ataupun pembentukan holding panas bumi sebaiknya direalisasikan demi meningkatkan efisiensi meningkatkan keselarasan kebijakan operasional manajemen maupun keuangan dari pembangkit-pembangkit geothermal yang ada. 

Selain itu, Eddy juga menilai bahwa proses pembentukan holding BUMN panas bumi sebaiknya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan, sebab percepatan peningkatan kapasitas pembangkit panas bumi diperlukan demi meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional.

Oleh karenanya, ia berharap dan mengimbau semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana pembentukan holding BUMN panas bumi untuk menanggalkan ego sektoral masing-masing demi mencapai tujuan bersama.

“Tujuan bersama adalah bagaimana pembangkit-pembangkit geothermal yang saat ini sekarang sudah beroperasi maupun yang akan nanti akan dikembangkan bisa dilaksanakan bisa dikembangkan, dan dioperasikan secara efisien dan dengan manajemen keuangan yang terbaik, manajemen operasional yang terbaik, dan terpadu,” ujar Eddy saat dihubungi Kontan.co.id (2/11).

Selanjutnya: Pembentukan BUMN geothermal dalam tahap pembicaraan penggabungan aset PGE dan PLN

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×