Ada Peringatan Keamanan di Arab Saudi, Apakah Umrah Indonesia Terganggu?

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peringatan keamanan di sejumlah wilayah Arab Saudi belum mengganggu secara signifikan perjalanan ibadah umrah jemaah Indonesia. Meski demikian, calon jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) mulai meningkatkan kewaspadaan, terutama terkait penerbangan dan kondisi keamanan di lapangan.

Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Zaky Zakaria Anshary mengatakan, hingga 17 September 2026, pihaknya melihat adanya peningkatan kewaspadaan dari jemaah maupun PPIU. Namun, kondisi tersebut belum menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya gangguan signifikan terhadap penyelenggaraan umrah secara nasional.

“Sejauh perkembangan yang kami pantau sampai 17 September 2026, kami melihat ada peningkatan kewaspadaan, tetapi belum ada dasar untuk mengatakan penyelenggaraan umrah Indonesia mengalami gangguan signifikan,” ujar Zaky kepada KONTAN, Kamis (17/9/2026).

Menurut Zaky, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dalam pembaruan pada 16 September menyatakan bahwa layanan jemaah haji dan umrah Indonesia masih berjalan normal. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, KBRI Riyadh dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Baca Juga: Pemanfaatan Energi Terbarukan Jadi Strategi Industri Menekan Emisi

Meski layanan umrah masih berjalan, Zaky menilai perkembangan keamanan tersebut tetap perlu menjadi perhatian PPIU. Sebab, eskalasi keamanan dapat berpengaruh terhadap perjalanan udara maupun operasional perjalanan apabila kondisi semakin berkembang.

Kekhawatiran Jemaah Umrah Meningkat

AMPHURI juga belum memiliki data agregat yang menunjukkan adanya penurunan minat umrah secara signifikan di tingkat nasional. Dampak yang lebih terlihat saat ini, kata Zaky, adalah meningkatnya pertanyaan dari calon jemaah kepada perusahaan travel mengenai keamanan, kondisi penerbangan dan kepastian keberangkatan.

“Jadi saat ini dampaknya lebih terasa pada meningkatnya kekhawatiran dan kebutuhan informasi jemaah, belum dapat kami simpulkan sebagai penurunan demand umrah secara signifikan,” katanya.

Dari sisi operasional, AMPHURI meminta PPIU yang memiliki jemaah di Arab Saudi untuk tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas. Hingga saat ini, asosiasi belum menemukan kebijakan resmi yang menghentikan penyelenggaraan umrah secara umum.

Dengan kondisi tersebut, AMPHURI belum melihat alasan untuk melakukan penundaan keberangkatan secara massal. Kendati demikian, PPIU diminta lebih fleksibel dalam mengantisipasi setiap perubahan kondisi di lapangan.

Baca Juga: Produsen Minuman Memperluas Kanal Penjualan Melalui Bioskop

PPIU Diminta Siapkan Skenario Penerbangan

Zaky menyebut penerbangan dan ruang udara regional menjadi salah satu aspek yang perlu diantisipasi apabila eskalasi keamanan berlanjut. PPIU perlu menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi kemungkinan perubahan operasional penerbangan.

Skenario tersebut antara lain perubahan jadwal penerbangan, rerouting, perubahan titik transit hingga penyediaan tambahan akomodasi apabila terjadi keterlambatan.

Selain penerbangan, itinerary perjalanan juga perlu disesuaikan apabila terdapat lokasi yang mendapatkan peringatan keamanan.

“Penyesuaian itinerary tidak otomatis berarti umrah terganggu. Kalau ada lokasi tertentu yang dianggap perlu dihindari sementara, kegiatan ziarah yang sifatnya sunnah dapat disesuaikan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah umrah itu sendiri,” jelas Zaky.

Ia juga meminta PPIU tidak mengambil keputusan berdasarkan rumor maupun informasi yang beredar di media sosial. Informasi operasional, menurut dia, perlu mengacu pada otoritas resmi Arab Saudi, Kemenhaj RI, Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah dan maskapai.

Belum Ada Data Pembatalan Umrah Secara Nasional

Terkait penjualan paket umrah, AMPHURI juga belum memiliki data nasional terverifikasi mengenai persentase penurunan penjualan maupun pembatalan yang disebabkan oleh perkembangan keamanan tersebut.

Baca Juga: Daftar HMA di Periode Kedua September 2026, Nikel Tembus US$ 16.698

“Secara psikologis tentu ada kekhawatiran. Ada calon jemaah yang bertanya apakah aman berangkat, apakah penerbangan tetap berjalan, dan apakah perlu menunda. Itu sangat wajar,” ujar Zaky.

Meski demikian, AMPHURI mengimbau calon jemaah agar tidak mengambil keputusan pembatalan secara tergesa-gesa hanya berdasarkan informasi dari media sosial, selama penerbangan dan layanan umrah masih berjalan serta belum terdapat larangan resmi.

Di sisi lain, PPIU juga diminta tidak mengabaikan kekhawatiran jemaah demi mempertahankan penjualan. Travel perlu menyampaikan informasi secara transparan kepada calon jemaah dan melakukan pembaruan secara berkala.

PPIU juga diminta memastikan status penerbangan sebelum keberangkatan, memiliki contingency plan, memastikan pembimbing dan mitra handling di Arab Saudi dapat dihubungi, serta menyiapkan mekanisme komunikasi dengan keluarga jemaah di Indonesia.

“Sampai 17 September 2026, belum ada dasar bagi kami untuk menyatakan penyelenggaraan umrah Indonesia terganggu secara signifikan. Namun, situasinya dinamis sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan,” pungkas Zaky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News