Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsumsi LPG subsidi 3kg terus melonjak dalam lima tahun terakhir seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan berbagai program konversi oleh pemerintah.
Head Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan konversi minyak tanah ke LPG yang digalakkan pemerintah beberapa tahun silam tidak menyediakan exit strategy yang berujung pada terus melonjaknya konsumsi hingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.
Selain itu, konsumsi LPG subsidi 3kg justru cenderung dinikmati kelompok masyarakat mampu. "86% subsidi LPG justru dinikmati masyarakat yang mampu," ujar Abra kepada Kontan.co.id, Minggu (14/2).
Abra melanjutkan, perubahan skema penyaluran subsidi dari terbuka ke skema tertutup mendesak dilakukan. Apalagi tahun ini konsumsi LPG juga diprediksi melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN.
Asal tahu saja, untuk tahun ini pemerintah menetapkan kuota LPG 3kg sebesar 7,5 juta Metrik Ton (MT). Abra mengungkapkan, kebijakan beraktivitas di rumah yang diterapkan pemerintah sebagai antisipasi penyebaran covid-19 berpotensi membuat konsumsi LPG melonjak sama seperti tingkat konsumsi listrik.
Baca Juga: Pengamat: Skema distribusi LPG subsidi 3 kg perlu perbaikan
Selain itu, tren harga energi yang mulai menunjukan indikasi rebound juga dinilai berpotensi membebani APBN. "Selain semakin membebani APBN, subsidi LPG yang tidak terkontrol juga akan terus menekan defisit perdagangan, dimana lebih dari 70% kebutuhan LPG dalam negeri harus diimpor," sambung Abra.
Abra menjelaskan, kendati skema subsidi tertutup bisa menjadi solusi, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan pemerintah. Pertama, penggunaan data untuk masyarakat yang berhak menerima subsidi. Abra mengungkapkan, dengan kondisi yang mendesak maka pemerintah dapat menggunakan data Penerima Bantuan Non Tunai (PBNT).
Kendati demikian, menyusul dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi situasi ekonomi masyarakat maka Abra menyarankan dilakukan pembaruan data yakni dengan menggunakan data-data berbagai program sosial yang telah dilaksanakan selama masa pandemi covid-19 ini.
Kedua, monitoring harga LPG 3kg hingga ke tingkat pengecer. Abra mengungkapkan, dalam praktiknya kerap kali harga LPG 3kg melonjak dari harga eceran yang ditetapkan. Bahkan, setiap daerah biasanya punya harga yang berbeda. Abra menilai, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan guna memastikan agar harga dapat tetap terkontrol sampai ke konsumen.
