Reporter: Agustinus Beo Da Costa | Editor: Azis Husaini
JAKARTA. Terkuaknya suap PT Kernel Oil ke mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini membuka banyak tabir. Ditengarai, suap juga mengalir untuk penentuan kontrak, baik kontrak pengelolaan ladang migas yang baru maupun perpanjangan kontrak migas.
Salah satu yang meruap adalah dugaan adanya praktik suap dan percaloan dalam renegosiasi dan penentuan pengelola Blok Mahakam yang kontraknya berakhir 2017. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah serius memperdalam potensi terjadinya suap ini.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas bilang, KPK mengindikasikan adanya potensi praktik suap dalam proses renegosiasi dan penentuan operator Blok Mahakam yang kini dipegang Total EP. "Banyak orang bermental calo di Indonesia, maaf saja, yang hanya menunggu fee, seperti pengemis-pengemis berdasi," ungkap Busyro, pekan lalu. Sayang, Busyro enggan mengungkapkan praktik suap dan percaloan kontrak ini.
Informasi yang didapat KONTAN, ditemukannya dana US$ 200.000 di ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karyo saat penggeledahan KPK tiga pekan lalu (19/8) membuka dugaan suap Blok Mahakam.
Sumber KONTAN mengungkapkan, dana itu dari calo untuk memuluskan Total EP dalam mendapat perpanjangan kontrak di Blok Mahakam.
Tapi, Head Department of Media Relations Total EP, Kristanto Hartadi menegaskan, Total EP tak pernah memakai perantara dalam mengurus perpanjangan kontrak setelah 2017. "Tak ada calo atau perantara, apalagi suap. Kami menjunjung tinggi corporate governance, ethics, dan compliance," ungkap dia pada KONTAN, Minggu (1/9).
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo juga mengaku tak tahu ada praktik suap di Blok Mahakam. "Saya tak mengerti dugaan suap di Mahakam. Setahu saya, itu tak terjadi di ESDM," elak dia.
Kabar yang beredar, Wishnu Wardhana, Presiden Direktur Indika Energy Tbk, perusahaan yang berminat memiliki Blok Mahakam, terlibat dalam kasus duit di ruang kerja Waryono itu. "1.000% tak betul. Itu cerita yang sengaja dibuat orang yang tak bertanggungjawab," Wishnu.
Ketidakpastian nasib pengelolaan Blok Mahakam setelah kontrak berakhir di 2017 memang membuka peluang adanya praktik suap dan percaloan. Kewajiban pemerintah untuk segera memutuskannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
