Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah terus berupaya mengurai benang kusut sistem transportasi di Jabodetabek. Kali ini, upaya yang dilakukan pemerintah mulai memasuki tahap eksekusi.
Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengatakan, kementeriannya akan memfungsikan Badan Interim Transportasi Jabodetabek yang perannya seperti otoritas transportasi Jabodetabek.
"Yang paling penting saat ini adalah mengintegrasikan fungsi otoritas trans Jabodetabek. Badan Interim ini memiliki fungsi serupa otoritas, tetapi kita tidak membentuk lembaga atau institusi baru," ujarnya, Kamis (29/8).
Bambang menjelaskan, alasan memilih Badan Interim ini karena meninjau beberapa aspek, seperti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tinggal setahun efektif berjalan.
Menurutnya kalau memaksakan untuk dibentuk sekarang dan dalam setahun belum efektif berjalan, pasti nantinya akan dievaluasi lagi oleh pemerintahan baru di kemudian hari. Padahal, untuk membentuk otoritas ini butuh dana APBN yang tidak sedikit.
Kendati begitu, Bambang memastikan bahwa Badan Interim ini akan menjalankan fungsi dan koordinasi sesuai dengan yang akan dijalankan otoritas di kemudian hari.
"Kami memang menghindari pembentukan lembaga baru saat ini, tetapi kami ingin fungsinya ada. Badan Interim adalah opsi paling cepat yang dilakukan jika mengacu payung hukum yang bisa dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yakni Peraturan Menteri," lanjut Bambang.
Badan interim ini nantinya akan membentuk forum antara Kementerian Perhubungan dengan dinas-dinas perhubungan terkait di Jabodetabek.
Menurut Bambang, pekan depan Kemhub akan menggelar konsultasi publik mengenai badan ini dan prioritas Masterplan Transportasi Jabodetabek 2014-2030 yang bakal diimplementasikan tahun depan.
"Masterplan akan kami kupas lagi, mana yang akan dijalankan lebih dulu. Kami akan bicara dengan Gubernur, Bupati dan Wali Kota terkait dua pekan ke depan," ujarnya.
Nantinya, pemerintah akan mengunci target masing-masing Pemerintah Daerah dan akan terus dimonitor apakah benar dan serius dijalankan atau tidak.
Fokus transportasi rel
Bambang menambahkan, dalam Masterplan Transportasi Jabodetabek ini tantangan terbesar adalah mengintegrasikan angkutan rel (kereta) dengan transportasi angkutan umum, terutama integrasi stasiun dan ticketing-nya.
Kendati begitu, Bambang yakin, rencana ini bisa dijalankan jika melihat keseriusan para pihak membenahi masalah transportasi di Jabodetabek.
Apalagi, jika pemerintah tetap berupaya untuk mengedepankan kebijakan yang mampu mengembalikan masyarakat menggunakan kendaraan umum.
Dia bilang, penambahan kendaraan pribadi meningkat tajam yang tidak dibarengi penambahan akses jalan adalah hal yang memprihatinkan.
"Penurunan kecepatan kendaraan sudah terjadi dan tak bisa dihindari. Untuk itu, harus dilakukan intervensi lewat kebijakan yang berorientasi pada kendaraan umum," kata Bambang.
Selain menyusun dan mengaplikasikan Masterplan Transportasi Jabodetabek hal yang paling realistis dan menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah meningkatkan angkutan berbasis rel
Proyek Pembangunan jalur kereta lingkar (loop line) yang mengintegrasikan seluruh kereta dari Jabodetabek, pembangunan Monorel, Mass Rapid Transit (MRT), dan Kereta Bandara adalah bentuk keseriusan membenahi transportasi Jabodetabek ini.
Selain itu, perlu dilakukan kebijakan pendukung lain untuk memperbaiki transportasi ini dengan menahan semua kendaraan pribadi di Bodetabek untuk tidak masuk ke kota dan mendorong penggunaan KRL menuju Jakarta.
"Pemda di Bodetabek bisa membangun park and ride agar bisa menampung kendaraan. Inilah yang dimaksud bahwa Jakarta tidak bisa mengatasi masalah transportasi sendirian.
Selain itu, Bambang juga bilang bahwa pemerintah mendorong pembangun stasiun kereta yang terintegrasi dengan properti di perkotaan seperti apartemen dan pusat perbelanjaan
"Kita yakin pengembang-pengembang besar akan merespons baik rencana ini," katanya.
Kendati transportasi kereta Jabodetabek nantinya sudah baik dan koridor Transjakarta sudah bertambah banyak, Bus kecil dan sedang juga harus tetap dioptimalisasi dengan peran serta pemerintah daerah untuk peremajaannya.
Ia pun yakin dengan semua sistem tersebut dibangun, nantinya masyarakat dengan sendirinya akan meninggalkan kendaraan pribadi.
"Teknis dan perencanaannya memang mudah, yang sulit adalah memasukkan dalam bentuk kebijakan politik hingga bisa diimplementasikan segera," ujar Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
