Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Petrogas Ltd. melalui anak perusahaannya Petrogas (Island) Ltd. resmi mengelola Wilayah Kerja (WK) Salawati Kepala Burung yang berlokasi di Kabupaten Sorong, Papua Barat per 23 April 2020.
Sebelumnya, WK ini dikelola oleh Joint Operating Body Pertamina-PetroChina Salawati (JOB P-PS). Presiden Petrogas Companies in Indonesia Syafri Syafar menjelaskan alihkelola ini merupakan capaian positif bagi RH Petrogas Ltd.
"Melalui Petrogas (Island) Ltd. dalam upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi yang 100% diperuntukan bagi kebutuhan energi dalam negeri, khususnya Papua Barat," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (23/4).
Pengelolaan WK Salawati Kepala Burung akan berlangsung hingga 23 April 2040 mendatang.
Baca Juga: Rukun Raharja (RAJA) siap masuk ke bisnis energi terbarukan
General Manager JOB P-PS, Budi Prabowo mengatakan, pengakhiran kontrak bukan semata melaksanakan exit strategy terkait aspek teknis, namun juga aspek non-teknis.
"Atas nama seluruh pekerja JOB P-PS, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah dengan tekun dan gigih melakukan berbagai usaha dan kerjasama yang baik mendukung operasi WK Salawati," ujar Budi.
Disisi lain, Gubernur Papua Barat, Domminggus Mandacan menyampaikan terima kasih kepada Menteri ESDM, Kepala SKK Migas atas dukungan dalam pembangunan sektor industri hulu migas di Provinsi Papua Barat khususnya dalam keberlangsungan kelanjutan pengelola wilayah kerja Salawati yang dialih kelolakan kepada KKKS PetroGas.
Gubernur juga menegaskan agar KKKS baru melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan Raja Ampat agar pelaksanaan operasi di lapangan dapat berjalan lancar, memperhatikah hak-hak masyarakat adat, aspek lingkungan, dan rekrutmen tenaga kerja dengan mengutamakan anak-anak Papua sesuai keahliannya.
Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, pihaknya berharap Petrogas dapat mempercepat kegiatan pengembangan lapangan sehingga usaha peningkatan produksi dari WK tersebut dapat segera dilakukan.
“Saya berharap Petrogas dapat melaksanakannya dengan lebih efisien karena kegiatan operasinya akan diintegrasikan dengan WK lain yang juga dikelola oleh Petrogas juga,” kata Julius.
Untuk mendukung percepatan produksi yang dilakukan operator baru, Plt Deputi Pengendalian Pengadaan sekaligus menjabat sebagai Deputi Dukungan Bisnis, Sulistya Hastuti Wahyu mengharapkan agar instansi-instansi pemberi ijin mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
Baca Juga: SKK Migas bersiap revisi jumlah pengeboran sumur tahun ini
“Dukungan ini diperlukan agar operator baru dapat segera melakukan kegiatannya dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang muaranya adalah meningkatnya produksi dimana pada akhirnya juga menambah pendapatan daerah dan negara,” katanya.
Selanjutnya Julius berpesan agar baik Pertamina sebagai operator lama Blok Salawati dan Petrogas sebagai pengelola baru juga menyelesaikan masalah-masalah administrasi, agar semua terdokumentasikan dengan baik.
“Pada proses alih kelola seperti ini, masalah administrasi harus diperhatikan. Operator lama harus mengantongi status clear and clean atas outstanding yang dimilikinya agar tidak ada kewajiban yang ditagihkan di kemudian hari,” tambah Julius.
Sekedar informasi, Blok Salawati berada di area dengan luas sekitar 1.136,82 km2 dan pertama kali berproduksi pada tahun 1991. Saat ini Blok Salawati memiliki beberapa area produksi, antara lain Lapangan Matoa, Lapangan SWO, Lapangan NEO, Lapangan ANAK, Lapangan ARGO, Lapangan NE AJA, dan Lapangan BAGONG.
Lapangan Matoa merupakan fasilitas produksi utama Blok Salawati. Terdapat 19 sumur minyak yang berada di 7 Lapangan ini yang menghasilkan lebih dari 750 Barrels of Oil per Day (BOPD) dan gas sebesar 2,5 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD).
Baca Juga: SKK Migas proyeksikan penurunan produksi migas, berikut hitungannya
“Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi Blok Salawati, Petrogas (Island) Ltd. mengharapkan dukungan, kerja sama yang baik, dan partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong, Kementerian ESDM, SKK Migas Pusat, SKK Migas Perwakilan Papua Maluku, dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi kerja Blok Salawati,” ujar General Manager Petrogas (Island) Ltd., Afar Z. Mbai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
