Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong pemerintah segera meluncurkan Gerakan Nasional Hemat Energi sebagai langkah strategis menghadapi tekanan krisis energi global yang kian meningkat, terutama akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, menilai lonjakan harga energi dunia yang dipicu dinamika geopolitik berpotensi menekan ekonomi nasional.
Dampaknya antara lain peningkatan beban subsidi energi hingga risiko pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi yang terstruktur, terukur, dan masif," ujar Anggawira dalam siaran pers, Kamis (26/3/2026).
Baca Juga: Pramono Siap Terapkan WFH ASN Jakarta demi Hemat BBM
Ia menjelaskan, sejumlah negara telah lebih dulu mengambil langkah antisipatif. Filipina menetapkan status darurat energi nasional untuk mengamankan pasokan bahan bakar, sementara Korea Selatan mengeluarkan pedoman penghematan energi bagi masyarakat.
Menurut HIPMI, kebijakan energi di Indonesia selama ini masih bertumpu pada sisi pasokan. Padahal, dalam situasi krisis, pengendalian konsumsi atau demand side management dinilai menjadi langkah paling cepat dan efektif untuk meredam tekanan.
Karena itu, HIPMI mendorong gerakan hemat energi dikemas sebagai program lintas sektor dengan pendekatan konkret.
Upaya yang diusulkan mencakup kampanye perubahan perilaku konsumsi energi, pengaturan penggunaan energi di sektor industri dan transportasi, hingga penerapan standar efisiensi secara bertahap berbasis pemantauan digital.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Jaga Daya Beli Masyarakat, Antisipasi Dampak Perang AS - Iran
Dari sisi dunia usaha, HIPMI menyatakan siap menjadi motor penggerak melalui efisiensi operasional, investasi pada teknologi hemat energi, serta audit energi secara berkala untuk meningkatkan produktivitas.
Selain itu, HIPMI juga meminta pemerintah memperkuat dukungan kebijakan, mulai dari pemberian insentif fiskal, penyusunan peta jalan penghematan energi, hingga penguatan regulasi dan digitalisasi sistem energi nasional.
Anggawira menekankan, krisis energi saat ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih efisien dan mandiri.
“Hemat energi hari ini adalah fondasi bagi kedaulatan energi Indonesia di masa depan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













