Reporter: Muhammad Julian | Editor: Yudho Winarto
Menimbang sejumlah manfaat di atas, Apcasi menyayangkan kebijakan Kemenko Ekonomi, khususnya Kementerian Keuangan atau Badan Kebijakan Fiskal yang mengaitkan perhitungan kebijakan pajak cangkang dengan kenaikan harga CPO.
“Harga CPO tidak ada korelasinya dengan harga cangkang sawit, kami punya indek harga internasional sendiri,” imbuh Dikki.
Maka dari itu, Apcasi memiliki beberapa imbauan kepada pemerintah. Pertama, Apcasi berharap agar pemerintah memisahkan kebijakan pajak cangkang sawit dengan produk CPO dan turunan lainnya.
Baca Juga: Dorong pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia, berikut strategi PLN
Kedua, pemerintah sebaiknya tidak perlu khawatir kegiatan ekspor cangkang kelapa sawit akan menghambat kebutuhan biomassa dalam negeri, sebab cangkang kelapa sawit yang diekspor hanya berasal dari cangkang sawit yang tidak digunakan, baik oleh pabrik CPO maupun kebutuhan industri domestik dalam negeri.
Ketiga, menetapkan harga cangkang sawit secara flat dan tetap untuk memberikan kepastian harga yang relatif stabil bagi importir cangkang sawit atau industri pembangkit listrik.
Terakhir, menetapkan bea keluar dan dana pungutan dengan besaran yang ideal, yakni US$ 4 per ton untuk bea keluar dan US$ 3 per ton untuk dana pungutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
