Reporter: Emir Yanwardhana | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Industri tekstil mengaku yang paling siap menyongsong Indonesia kembali bergabung dalam perdagangan bebas Trans Pacific Partnership (TPP). Namun, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi untuk ekspor pakaian jadi agar mendapat fasilitas dari perjanjian tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mengatakan, ada ketentuan dalam TPP yang harus dipatuhi untuk mendapat fasilitas pemotongan tarif. Salah satunya adalah yarn forward atau atau rule of origin.
”Jadi ekspor pakaian jadi yang ingin mendapat pemotongan tarif, proses pembuatanya mulai dari benang hingga kain garmen dilakukan oleh negara anggota TPP,” kata Ade kepada Kontan (7/3).
Jika sudah memenuhi aturan tersebut, ekspor pakaian jadi baru mendapatkan pemotongan bea masuk hingga 0%.
Ade menjelaskan, saat ini Indonesia beruntung sudah memiliki industri tekstil dari hulu hingga hilir. Hanya, kapas dan finishing tekstil yang belum dimiliki. ”Spinning kita sudah bagus, mungkin aturan itu akan mendapatkan dari negara lain seperti Malaysia,” kata Ade.
Makanya, Ade mengatakan, industri tekstil yang paling siap saat Indonesia masuk dalam TPP. ”Spining kita bagus, hanya tekstil finishing seperti pemberian warna, desain, dan cetak gambar yang kurang,” imbuhnya.
Sebagai informasi, sudah ada 12 negara yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership yaitu Amerika Serikat, Canada, Chile, Japan, Brunei Darusalam, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Vietnam, Singapura, dan Australia. Saat ini bea masuk garmen ke Amerika Serikat mencapai 17,5 %. ”Dibandingkan Vietnam bisa hanya 5 %,” kata Ade.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
