Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mendesak pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi segera dilakukan. Sebab, konsumsi BBM subsidi semakin membesar setelah pemerintah memberlakukan asas cabotage.
Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan akibat pemberlakuan asas cabotage itu, konsumsi BBM subsidi jenis solar bertambah 1,5 juta kiloliter. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Ecel Jual BBM, kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia dengan bendera Indonesia bisa memakai BBM subsidi. "Akibatnya harus memperoleh BBM subsidi dan itu diperhitungkan akan menambah beban bbm subsidi sebesar 1,5 juta kiloliter," kata Tubagus, Jumat (17/9).
Karena itu, Tubagus menilai pembatasan BBM subsidi sangat perlu dilakukan. Dia mengatakan, pemerintah akan melakukan dua langkah untuk pembatasan BBM subsidi ini yakni melakukan pengaturan dan pembatasan BBM. "Untuk melakukan pembatasan BBM itu, terlebih dahulu harus melakukan perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005," terang Tubagus.
Pada tahapan pertama, BPH Migas akan mengatur BBM dengan bekerja sama dengan PT Pertamina. Pertamina akan melakukan pengaturan menggunakan sistem clustering. BPH Migas menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina soal wilayah mana saja yang akan diatur. "Kami hanya memberikan generalnya saja. Tapi, kami memberi acuannya untuk wilayah elite dan sekitar wilayah jalan tol," kata Tubagus.
Pertamin mengaku sudah siap mengatur pembagian BBM bersubsidi itu. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo mengaku sudah siap untuk menerima tanggung jawab tersebut. Ia meminta BPH Migas memberikan waktu satu bulan untuk mempersiapkan hal tersebut.
Sayang, Djaelani masih pelit berbagi soal wilayah yang akan terkena cluster dan berapa besar volume pengurangannya. "Suratnya saja belum diterima. Nanti jika suratnya sudah diterima baru akan dibahas dengan tim saya," jelas Djaelani.
Langkah kedua adalah dengan cara melakukan kebijakan pembatasan subsidi. Tubagus bilang, kebijakan pembatasan subsidi ini tidak bisa langsung diterapkan karena membutuhkan infrastruktur. Namun, dengan kebijakan pembatasan tersebut, dia memproyeksikan pemakaian BBM subsidi bisa hemat mencapai 800.000 hingga 850.000 kiloliter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
