CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.514.000   -1.000   -0,04%
  • USD/IDR 18.269   3,00   0,02%
  • IDX 5.248   -56,88   -1,07%
  • KOMPAS100 675   -8,70   -1,27%
  • LQ45 545   -4,24   -0,77%
  • ISSI 166   -3,05   -1,80%
  • IDX30 309   -2,58   -0,83%
  • IDXHIDIV20 419   -3,46   -0,82%
  • IDX80 78   -0,93   -1,18%
  • IDXV30 113   -1,93   -1,67%
  • IDXQ30 105   -0,57   -0,54%

ASEAN Power Grid Buka Peluang Ekspor Listrik, Pasokan Domestik Harus Jadi Prioritas


Rabu, 18 November 2026 / 17:19 WIB
ASEAN Power Grid Buka Peluang Ekspor Listrik, Pasokan Domestik Harus Jadi Prioritas
ILUSTRASI. Inisiatif ASEAN Power Grid untuk menyambungkan listrik di kawasan Asia Tenggara dinilai dapat membuka peluang ekspor listrik.(PLN/dok)


Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inisiatif ASEAN Power Grid untuk menyambungkan listrik di kawasan Asia Tenggara dinilai dapat membuka peluang ekspor listrik. Tapi, pasokan listrik untuk kebutuhan dalam negeri ditegaskan tetap harus menjadi prioritas.

Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma mencermati, keterlibatan Indonesia dalam inisiatif tersebut positif karena menjadi jembatan strategis untuk mengubah potensi energi bersih Tanah Air menjadi peluang ekonomi baru di kawasan. 

Namun, ia menekankan bahwa urgensi ekspor tidak boleh mengalahkan urgensi pembenahan jaringan listrik di dalam negeri sendiri.

Baca Juga: Produsen Taro(AISA) Perkuat Penetrasi Pasar & Efisiensi Operasional hingga Akhir 2026

Surya mengkritisi bahwa pemerintah harus bersikap tegas dan terukur sebelum membuka keran ekspor listrik secara penuh.

Menurutnya, ada empat risiko utama yang wajib diantisipasi. Pertama, risiko penyediaan listrik bersih untuk kawasan, tetapi listrik "kotor" diberikan untuk masyarakat sendiri. 

Karena itu, ia mendorong pemerintah harus menerapkan prinsip Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pasok EBT dalam negeri.

"Jangan sampai pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) terbaik kita didedikasikan untuk memenuhi target dekarbonisasi negara tetangga, sementara industri dan masyarakat di dalam negeri masih bergantung pada PLTU batubara dan kesulitan mendapatkan sertifikat energi hijau (REC)," ujar Surya kepada Kontan, Selasa (17/11/2026).

Kedua, risiko ketimpangan infrastruktur transmisi domestik. Surya mengingatkan, saat ini, jaringan listrik antarpulau di Indonesia seperti supergrid Sumatra–Jawa atau Kalimantan–Jawa belum sepenuhnya terhubung optimal.

Baca Juga: Harga Acuan Aluminium Naik, Asosiasi Soroti Harga Jual Bauksit Masih di Bawah HPM

"Pembangunan kabel interkoneksi ke luar negeri harus berjalan beriringan, bahkan didahului oleh penguatan jaringan transmisi domestik agar tidak terjadi ketimpangan pasokan antarwilayah di Tanah Air," tegasnya.

Ketiga, ICRES mendorong agar syarat ekspor listrik wajib disertai kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan transfer teknologi.

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi 'tukang jual setrum', tetapi harus menjadi pusat rantai pasok industri panel surya, baterai, dan manufaktur pendukungnya di ASEAN," ujar Surya.

Dus, menurutnya diperlukan payung hukum lintas kementerian yang harmonis, termasuk aturan mengenai perizinan kabel bawah laut, pajak karbon, serta mekanisme penetapan tarif listrik lintas batas.

"Ini agar Indonesia tidak dirugikan dalam kontrak jangka panjang 20–25 tahun ke depan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan berkomitmen menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid guna menyambungkan kabel listrik dengan negara tetangga.

Baca Juga: Pengusaha Komponen Minta Insentif Kendaraan Listrik Diperluas ke Industri Hulu

"Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (15/11/2026).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×