Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Larangan ekspor barang tambang mentah yang berlaku tahun 2014 cukup efektif mengundang investor asing untuk membangun pengolahan (smelter) di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari investasi yang mengalir deras di sektor hilir mineral.
Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto mengatakan, saat ini, perusahaan asal Timur Tengah berniat membangun pabrik pengolahan bauksit senilai US$ 2 miliar. "Saat ini, calon investor masih berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur, dan bupati setempat," ujar Panggah, Rabu (21/9).
Sayang, Panggah belum mau menyebutkan lokasi pabrik tersebut. Yang jelas, pabrik ini dicanangkan memiliki kapasitas 700.000 ton alumina per tahun. Hasil produksi ini rencananya akan dipasarkan di dalam negeri dan diekspor. "Diharapkan sebelum 2014 sudah terealisasi," ujarnya.
Selain Timur Tengah, investor asal China pun tergiur mendirikan pabrik di Tanah Air. Menurut Panggah, pekan ini, Jilin Horoc Metal Group Co Ltd mengumumkan rencana investasi sebesar US$ 6 miliar di Indonesia. "Mereka akan mengembangkan kawasan industri peleburan nikel di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara," jelas Panggah. Untuk memperkuat investasinya, Jilin Horoc akan bermitra dengan PT Billy Indonesia.
M. Reza Rajasa, Ketua Bidang Pertambangan Batubara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengakui kebijakan pelarangan ekspor tambang mentah ampuh mengundang banyak investasi baru di sektor hilir minerba. Selain mineral, menurut Reza, investor pun tertarik mengolah batubara.
Baru-baru ini, pemerintah Jepang melalui New Energy Technology Development Organization (Nedo) sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Kadin terkait rencana investasi mereka. "Mereka menawarkan investasi bidang clean coal energy," kata Reza.
Selain Nedo, beberapa investor dari negara lain juga berminat masuk ke industri hilir minerba. Investasi ini terutama seputar proses peningkatkan kualitas batubara (coal upgrading).
Meski investasi mengalir deras, Reza memandang pemerintah harus melakukan sosialisasi yang maksimal kepada pelaku industri dan asosiasi terkait pelarangan ekspor tambang mentah dan program hilirisasi. Selain itu, ia berharap pemerintah tetap menghargai kontrak tambang yang selama ini telah ditandatangani.
Catatan saja, pemerintah melarang ekspor minerba mentah melalui UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum pelarangan ekspor minerba tahun 2014, pemerintah akan memberlakukan bea keluar (BK) yang tinggi agar cadangan yang tersedia tidak dihabiskan dalam waktu singkat. Sumber daya alam yang akan dikenai BK tinggi adalah adalah bauksit, tembaga, nikel, bijih besi, dan pasir besi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
