Reporter: Ika Puspitasari | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perusahaan nikel yang bergabung dalam Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) mengeluhkan rencana pemerintah untuk mempercepat pelarangan ekspor bijih mentah (ore) nikel kadar rendah.
Mengenai hal ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) APNI Meidy Katrin meminta agar Pemerintah komitmen dengan peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017.
Baca Juga: Asosiasi Nikel kirim surat ke Presiden Jokowi soal rencana stop ore nikel
Peraturan ini membahas penghentian ekspor ore nikel kadar rendah kurang dari 1,7% pada Januari 2022 mendatang. Meidy menjelaskan sekarang ini perusahaan nikel sedang membangun pabrik pemurnian dan pengolahan atau smelter sesuai dengan program hilirisasi pemerintah yang ditargetkan rampung pada 31 Desember 2021 mendatang.
Lebih lanjut Meidy menilai perusahaan membangun smelter dengan mengandalkan sumber pendanaan dari hasil penjualan ekspor bijih nikel. Meidy menyebut, banyak penambang yang tengah berinvestasi membangun smelter dengan sumber pendanaannya ditopang dari pemasukan ekspor bijih nikel.
Sehingga dengan mempercepat larangan ekspor nikel kadar rendah ini dapat mempengaruhi pendanaan untuk pembangunan smelter tersebut.
Ia menjelaskan beberapa faktor yang membuat pengusaha memilih ekspor yaitu perihal harga yang lebih menjanjikan. Dari penjualan satu ton ore nikel kadar rendah 1,7% bisa mengantongi US$ 35 sementara untuk memasok smelter dalam negeri atau penjualan domestik yang kadar di atas 1,8% dengan harga US$ 24 per ton.
Baca Juga: Harga Nikel Diyakini Masih Akan Terus Menguat, Ini Penjelasannya premium
"Dampaknya apabila larangan ekspor lebih cepat dan berhenti di tengah jalan, pengusaha lokal mati semua. Kalo ada dari penjualan ekspor kadar 1,7% kita bisa sisihkan US$ 5, bisa untuk membangun," katanya di Jakarta, Kamis (22/8).
Sekarang ada sejumlah 51 perusahaan yang mengajukan untuk membangun smelter, yang mana 31 perusahaan dalam progres pembangungan smelter, dan 15 perusahaan sudah mulai mengoperasikan pabrik pemurnian nikel ini.
Oleh karena itu, sambungnya apabila larangan ekspor ini segera diterapkan beberapa bulan lagi berpotensi membunuh sekitar 20 perusahaan yang tengah membangun smelter.
Baca Juga: Strategi ANTM tambal kinerja akibat larangan ekspor bijih nikel
Selain itu, hal ini juga akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja dari karyawan lokal yang bekerja di perusahaan nikel tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
