Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terkait isu yang menjadi hambatan dalam pembangunan tiga jalan tol yaitu tol Cisumdawu, Semarang-Demak, dan exit tol KIT Batang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menurunkan tim khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemko Marves) untuk melihat isu yang terjadi di sana.
Tim khusus diterjunkan untuk melihat progres pembebasan lahan dan konstruksi di tol Cisumdawu, isu tanah musnah di tol Semarang-Demak, dan mekanisme penyerahan tanah kepada PUPR di exit tol Kawasan Industri Terpadu (KIT) KIT Batang.
Misalnya hambatan pada pembangunan lahan tol Cisumdawu tersebut ialah, terdapat overlapping kawasan hutan dengan tanah warga, tanah kas desa, dan tanah adat dan perizinan terkait lahan perhutani.
Baca Juga: Kementerian PUPR targetkan jalan tol Cisumdawu rampung akhir 2021
"Perlu percepatan terkait kajian pemberian izin penggunaan kawasan hutan, mengingat target selesai konstruksi yang sudah ditetapkan,” terang Luhut dalam siaran pers, Kamis (17/6).
Dilaporkan juga tanah wakaf dan tanah kas desa hingga saat ini belum bebas, lantaran proses penilaian yang telah dilakukan dianggap sudah outdated. Maka, diperlukan diskusi lebih lanjut terkait ketentuan penilaian ulang.
Meski demikian, perkembangan pembebasan lahan dan konstruksi di tol Cisumdawu, diakui sudah ada beberapa lahan yang bebas, namun belum dapat dikonstruksi. Oleh karena itu, Luhut menginstruksikan kepada aparat penegak hukum dapat melakukan pendekatan dan penertiban di lokasi.
Adapun progres konstruksi pembebasan lahan pada seksi 1 Cileunyi-Rancakalong sudah mencapai 77,42%, seksi 2 Rancakalong-Sumedang 91,99%, seksi 3 Sumedang-Cimalaka 100%, seksi 4 Cimalaka-Legok dan seksi 5 Legok-Ujungjaya masih 0%. Kemudian seksi 6A Ujungjaya-Dawuan 36,83% dan 6B sebanyak 11,84%.
Baca Juga: Kementerian PUPR tengah proses finalisasi KPBU proyek jembatan Batam - Bintan
Terkait perkembangan ruas tol Semarang-Demak. Hasil kunjungan presiden pada 11 Juni 2021 lalu, bahwa perlunya tambahan lahan pembebasan di sisi dalam tanggul, karena berpotensi menjadi kering dan menjadi masalah ke depannya jika tidak dibebaskan.
“Sebagai catatan, ruas Semarang-Demak ini juga menjadi perhatian presiden beberapa waktu lalu yang sudah melakukan kunjungan ke ruas Semarang-Demak, hingga sepatutnya isu tanah musnah ini bisa kita selesaikan secara cepat,” jelas Luhut.
Hingga saat ini lahan yang telah bebas untuk pembangunan ruas tol ini, sebanyak 960 dari 1.605 bidang atau 92,80 Ha dari 535,10 Ha atau sekitar 17,34%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
