Reporter: Klaudia Molasiarani | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil verifikasi terkait biaya interkoneksi operator selular yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah diterima oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dari hasil rekomendasi tersebut, BPKP diduga merekomendasikan pola asimetris. Namun begitu, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) masih mengharapkan pola simetris.
Ketua ATSI, Merza Fachys mengungkapkan, hingga saat ini belum memahami betul bagaimana skema asimetris yang digagas oleh regulator. "Yang saya dengar begitu (asimetris), tetapi isinya apa, terus terang saya belum baca, karena asimetris bisa bermacam-macam," kata Merza.
Dia mencontohkan, dengan menggunakan pola asimetris, bisa jadi tarif interkoneksi antara Smartfren dan XL dibanderol Rp 100, sementara Smartfren dengan Tri dibanderol Rp 200. Contoh lain, kata dia, ketika Smartfren dengan Indosat dibanderol Rp 100, sementara dari Indosat ke Smartfren dibanderol Rp 200.
Adapun contoh lain, kata dia, ketika Smartfren menghubungi Indosat dan sebaliknya, biaya interkoneksi dibanderol Rp 100, sementara ketika Smartfren menghubungi XL dan sebaliknya, biaya interkoneksi dibanderol Rp 200. Dari sisi business to business (B2B), kata Merza, hal itu tidak tergolong asimetris, namun secara industri termasuk asimetris.
Merza pun menyatakan, untuk biaya interkoneksi, pihaknya lebih mendukung pola simetris atau pola lama. Pasalnya, belum ada kejelasan siapa yang akan mengatur tarif asimetris lantaran setiap operator memasang tarifnya sendiri - sendiri. "Nanti ada hal - hal yang selama ini ingin dihindari, justru malah terjadi, seperti ingin mendominasi," ungkap Merza.
Menurut Merza, banyak hal yang belum jelas terkait pola asimetris tersebut. Polemik mengenai tarif interkoneksi, kata dia semakin melebar, padahal persoalan awal hanya terkait angka atau tarif yang ingin ditetapkan. (Klaudia Molasiarani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
