Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi kepabeanan maupun pajak, pihaknya memformulasikan aturan yang mengimbangi masuknya barang impor dari e-commerce luar negeri.
Di sisi pajak, pihaknya tengah berunding untuk menerapkan tarif PPh final yang lebih kecil bagi pengusaha UMKM yang bergerak di bidang e-commerce.
“Kami akan melakukan satu paket insentif seperti penurunan dari PPh final untuk usaha kecil menengah karena banyak sekali yang masuk di dalam e-commerce digital ini,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (15/1).
Kondisi tersebut untuk bisa meningkatkan daya kompetitif para pengusaha UMKM e-commerce terutama terhadap serbuan barang impor.
“Sehingga pelaku usaha kecil makin meningkat dan mampu memasukkan dirinya dalam platform digital dan kami juga bisa mengimbangi masuknya banyak sekali barang impor dari sisi konsumsi.
Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Arif Yanuar mengatakan, pihaknya akan melihat PP 46 terlebih dahulu dalam hal PPh final untuk UMKM e-commerce ini.
“Kalau PP 46 mau diturunkan (tarifnya), kami tinggal sesuaikan di kata-katanya saja bahwa ketentuan yang omzetnya sekian mengikuti PP. Kan ada wacana berubahan itu,” jelas dia.
Adapun dari sisi PPN, pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memberlakukan siapa yang akan menjadi wajib pungut (WAPU), tetapi pemerintah akan bermitra dengan satu pihak sebagai penyetor. “Kami tidak mengenal WAPU, tapi akan ada partnership di satu pihak yang membantu menyetorkan,” ujarnya.
Namun demikian, ia belum membeberkan lebih lanjut siapa yang akan dijadikan penyetor tersebut. Sebab, pemerintah harus terlebih dahulu duduk bersama dengan pihak terkait.
Sisi kepabeanan, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan bahwa pihaknya lebih mengatur dari sisi cross-border atau lintas negara. Untuk meringankan, kelihatannya semua barang dagangan e-commerce dari luar negeri yang dikirim ke Indonesia akan dikenai bea masuk agar ada kesetaraan dengan barang dari dalam negeri.
Saat ini, ada aturan di perpajakan bahwa barang kiriman impor dengan nilai sampai US$ 100 tidak dikenakan bea masuk oleh negara. “Ini pasti akan diseimbangkan,” kata Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
