Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Test Test
JAKARTA. Kinerja industri produk kayu dan hasil hutan di Indonesia terus merosot sejak dua tahun terakhir. Hal itu terjadi karena pengusaha kesulitan memperoleh bahan baku kayu. Memang, bahan baku kayu melimpah. Tapi untuk mendapatkannya, pengusaha harus mengaluarkan biaya tinggi untuk transportasi dari sumber kayu ke pabrik.
Robiyanto Koestomo, Ketua Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) mengatakan, harga bahan baku kayu di dalam negeri sebenarnya lebih murah daripada impor. Sayangnya, jika dihitung dengan biaya perjalanan untuk sampai ke pabrik, harganya menjadi lebih mahal. "Pengusaha terhambat dengan high cost selama perjalanan," kata Robiyanto, Senin (9/5).
Ia menyayangkan hal ini terjadi di Indonesia yang notabene terkenal kaya akan bahan baku kayu. Imbasnya, kesulitan bahan baku kayu ini dirasakan oleh semua jenis industri seperti plywood dan furnitur.
Melihat hal itu, sektor ini mengalami deindustrialisasi. Terbukti, sudah banyak pelaku industri ini yang tutup, tidak berproduksi, serta banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Selain itu, banyak pula pengusaha yang beralih ke sektor lain seperti perkebunan sawit," kata Robiyanto.
Penurunan kinerja juga terlihat dari penurunan ekspor produk kayu dan hasil hutan. Sepanjang kuartal I-2011 silam, Robiyanto memperkirakan ekspor produk kayu dan hasil hutan mengalami penurunan hingga 30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Selain produksi yang melorot, gempa dan tsunami Jepang menjadi penyebab penurunan ekspor produk kayu ini. Maklum, Jepang memang merupakan negara utama tujuan ekspor produk kayu dan hasil hutan asal Indonesia dengan kontribusi sekitar 70% dari total ekspor.
Data Kementerian Perindustrian menunjukan, pada tahun 2009 sektor ini mengalami penurunan 1,38%. Sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan 3,5%. "Selama kuartal I-2011, sektor barang kayu dan hasil hutan mengalami penurunan pertumbuhan industri 0,4% dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenprin, Dedi Mulyadi akhir pekan kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













