Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Forum Group Discussion (FGD) yang membahas mengenai keputusan pemanfaatan pengembangan Blok Masela bagi masyarakat.
FGD tersebut beranggotakan wakil dari Ditjen Migas, SKK Migas, Universitas Patimura, LAPI ITB dan LPEM Universitas Indonesia.Tim ini akan memberikan tambahan masukan kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai pengambil keputusan akhir.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, jika hasil kajian tim tersebut menyatakan masyarakat diuntungkan dengan pengembangan lapangan dilakukan di onshore maka pengembangan lapangan akan dilakukan di onshore dan sebaliknya.
“Sebenarnya yang paling utama harus kita perhatikan adalah bagaimana proyek itu memberi manfaat bagi pengembangan ekonomi regional,” kata Sudirman di Jakarta.
Sudirman bilang, Presiden Joko Widodo seusai rapat terbatas beberapa waktu lalu minta ada pengkajian semua opsi terkait Blok Masela. “Sekarang kita tidak bisa menyimpulkan opsi mana yang paling baik, sampai kemudian kita mendetilkan planning bagaimana pemanfaatan bagi regional development,” tambah Sudirman.
Sudirman membantah pembentukan tim diskusi yang melibatkan akademisi ini akan mementahkan kembali kajian teknis yang telah dilakukan. Sebaliknya, hasil kajian akan semakin ‘memantangkan’ keputusan mengenai Blok Masela.
“Ini menambah aspek lain supaya keputusan apapun yang diambil, sudah yakin. Tidak ada proses yang diulang dari nol, yang sudah dikaji secara teknis dijadikan pegangan. Tapi Kemudian ditambahkan aspek regional development,” ujar Sudirman.
Informasi saja, Blok Masela dikelola oleh PT Inpex Inpex Masela Limited (65%) dan Shell Upstream Overseas Services Ltd (35%). Blok tersebut memiliki luas area lebih kurang 4.291,35 km², terletak di Laut Arafura, sekitar 800 km sebelah timur Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jaraknya sekitar 400 km di utara kota Darwin, Australia, dengan kedalaman laut 300-1000 meter. Kontrak kerja sama Blok Masela ditandatangani pada 16 November 1998 dan mendapat persetujuan PoD I pada 6 Desember 2010.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
