Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Ia mengingatkan, Indonesia memang masuk salah satu negara pengguna BBM ron rendah, dimana negara lain sudah tinggalkan. Namun, di sisi lain, BBM pun harus dipahami menjadi bagian meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Karena itu, jika taraf hidup masyarakat makin tinggi, pendidikan makin tinggi, maka kesadaran itu akan tumbuh, menggunakan bbm ramah lingkungan, seperti yang saya sampaikan diawal, bisa dilakukan. Apalagi, masyarakat Indonesia sebetulnya mudah diarahkan, asal terus diedukasi.
“Sehingga seharusnya dorongan pemerintah agar masyarakat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan terus dilakukan, namun dorongan tidak cukup hanya dengan imbauan sesaat, tapi terus-menerus melalui jaringan medsos yang ada dan pemerintah mempunyai perangkatnya,” ujar Iwa.
Iwa menerangkan, keengganan menggunakan BBM ramah lingkungan ron tinggi, sering kali bukan karena factor harga namun karena kebiasaan dan ketidak percayaan terhadap perbedaan BBM ramah lingkungan dengan Premium, karena itu perlu terus diedukasi manfaat dan perbedaan signifikan BBM ron tinggi.
Dihubungi terpisah, ekonom Senior Piter Abdullah menambahkan, untuk mengurangi emisi karbon, kebijakan penghapusan BBM ron rendah seperti premium, bisa ditempuh yang berujung subsidi APBN berkurang.
Pilihan ini, secara finansial bagus karena mengurangi beban APBN. Namun di sisi lain, rawan secara politik, karena akan memunculkan gelombang penolakan.
Baca Juga: Kementerian ESDM dorong penggunaan BBM ramah lingkungan
Pilihan kedua, mengurangi atau menghilangkan premium, subsidi kemudian diberikan untuk penggunaan Pertalite, produk BBM lain ramah lingkungan. Pilihan ini menyenangkan masyarakat, tetapi akan berdampak lonjakan subsidi yang sudah pasti membebani APBN.
Pilihan dua ini tidak mudah, dan bisa dinilai sebagai status quo. Karena itu, di tengah isu Covid-19, diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan terkait BBM, karena ada factor daya beli.
Apalagi fokus pemerintah mengatasi wabah Covid-19 menyelamatkan masyarakat dan dunia usaha yang terdampak. Mengurangi subsidi tak produktif memang tetap harus dipertimbangkan, namun perlu perencanaan jangka panjang dan tidak mendadak, terutama di saat pandemi masih ada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
