BAKTI Siapkan Exit Strategy untuk Infrastruktur Digital di Wilayah 3T

Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menyiapkan strategi keluar atau exit strategy dari sejumlah wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang dinilai telah mencapai tingkat kematangan tertentu.

Langkah tersebut dilakukan agar keberadaan infrastruktur digital yang dibangun pemerintah tidak selamanya bergantung pada pembiayaan negara, sekaligus mendorong keberlanjutan industri telekomunikasi di daerah.

Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar mengatakan, BAKTI telah mulai menjalankan exit strategy sejak 2024. Melalui skema tersebut, infrastruktur di wilayah yang telah memenuhi kriteria dan memiliki tingkat kematangan tertentu dapat ditawarkan kepada operator, vendor, maupun mitra lainnya untuk dikelola lebih lanjut.

"Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri," ujar Fadhilah dalam BAKTI Media Connect 2026, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya BAKTI menjaga keberlanjutan ekosistem digital di daerah. Pemerintah tidak ingin pembangunan infrastruktur melalui dana publik justru mematikan peluang komersial bagi pelaku industri telekomunikasi.

Baca Juga: PSN Resmikan Satelit Nusantara Lima, Dorong Internet 3T & Ekspansi Kapasitas Regional

Fadhilah menjelaskan, prinsip pembangunan infrastruktur BAKTI bertumpu pada empat aspek. Pertama, keberlanjutan masyarakat untuk mendorong adopsi dan inklusi digital. Kedua, kualitas layanan. Ketiga, mendorong skalabilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keempat, menjaga keberlanjutan industri.

Di sisi lain, BAKTI mencatat telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sebagian besar infrastruktur tersebut berada di sektor pendidikan dengan porsi sekitar 68%.

Kemudian, sekitar 5,89% berada di sektor kesehatan untuk mendukung layanan pemerintahan digital. Sementara sekitar 19,9% berada di kantor pemerintahan dan pusat aktivitas masyarakat, seperti pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga transportasi publik.

Fadhilah menegaskan BAKTI bukan merupakan operator telekomunikasi. Lembaga tersebut berperan sebagai badan yang melakukan dan mengelola pembiayaan untuk pembangunan akses telekomunikasi di wilayah yang belum layak secara komersial.

"BAKTI bukan operator. Core network seluruhnya dimiliki oleh operator seluler di Indonesia," katanya.

Untuk mendukung pemerataan konektivitas, BAKTI mengelola sejumlah infrastruktur strategis. Salah satunya Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) dengan kapasitas 150 Gbps yang mulai dimanfaatkan sejak 2024 untuk menghubungkan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah hingga pos perbatasan.

Baca Juga: Kantongi Izin Komdigi, Satelit Nusantara Lima Siap Mulai Layanan Komersial

Sementara dari sisi jaringan serat optik, Palapa Ring membentang sepanjang 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota nonkomersial di wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia.

Adapun melalui program BAKTI AKSI, pemerintah telah menyalurkan akses internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Sedangkan program BAKTI Sinyal telah membangun BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 lokasi 3T melalui pendanaan APBN serta kontribusi dana USO.

Fadhilah mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut juga perlu diikuti dengan penguatan pemanfaatan di tingkat masyarakat. Karena itu, BAKTI turut menjalankan program pemberdayaan ekosistem digital, termasuk literasi digital, digitalisasi pariwisata, dan penguatan kemitraan BUMDes.

Menurut dia, keberlanjutan infrastruktur digital di daerah terpencil juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan operator telekomunikasi.

"Sinergi antara pemerintah pusat melalui BAKTI Komdigi, pemerintah daerah, serta operator seluler seperti Telkomsel menjadi kunci pemeliharaan aset jangka panjang," kata Fadhilah.

BAKTI berharap pengelolaan infrastruktur digital di wilayah 3T ke depan dapat semakin mengandalkan pola kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan demikian, investasi pemerintah melalui dana KPU/USO tidak hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di daerah.

Baca Juga: Komdigi Tetapkan Telkomsel, Indosat, dan XL Smart Pemenang Lelang Frekuensi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News