/2026/03/08/1389890413.jpg "BBM Diprediksi Naik 1 April 2026, Ketua Komisi XII DPR: Jangan Dulu Berspekulasi")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diprediksi bakal berlaku per 1 April 2026 mulai jadi sorotan publik.
Komisi XII DPR RI menyatakan terus melakukan pengawasan ketat terhadap dinamika energi nasional, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz terhadap pasokan dalam negeri.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengungkapkan, pihaknya secara konsisten menjalin komunikasi dengan pemerintah dan PT Pertamina (Persero). Menurutnya, fokus saat ini adalah memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat di momentum ramadhan hingga lepas Lebaran 2026.
"Tentu secara langsung kami terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah dan Pertamina, terutama terkait kesiapan melayani masyarakat sejak bulan Ramadan sampai pasca arus balik mudik, selain itu kami juga aktif membahas terkait dinamika di selat Hormuz," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (30/3/2026).
Baca Juga: Pendapatan Pakuwon (PWON) Capai Rp 7,11 Triliun dan Laba Naik 14%, Ini Penopangnya
Bambang mengungkapkan, pimpinan Komisi XII telah melakukan pembicaraan langsung dengan jajaran pengambil kebijakan, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga jajaran Direksi Pertamina guna memitigasi dampak fluktuasi harga minyak dunia.
Sementara itu, terkait kabar kenaikan harga BBM yang digadang-gadang bakal terjadi di awal bulan depan, Bambang meminta publik untuk tidak berspekulasi lebih jauh.
"Terkait isu harga BBM kami serahkan pada pemerintah, kami yakin semua sedang bekerja keras untuk mengamankan pasokan crude dan LPG dalam negeri. Jadi jangan dulu berspekulasi," tegasnya.
Bambang menilai, penyesuaian harga di sektor energi merupakan langkah yang jamak dilakukan di kawasan regional. Ia menyebut, negara-negara ASEAN lainnya rata-rata sudah melakukan penyesuaian subsidi untuk menjaga kesehatan fiskal.
"Kalau kita melihat pada negara lain, rata-rata di kawasan ASEAN memang sudah melakukan penyesuaian pada subsidinya, Indonesia sekarang sudah melakukan upaya penghematan agar beban fiskal tidak langsung membengkak, salah satunya adalah dengan WFA dan penghematan anggaran lainnya," jelasnya.
Baca Juga: Pendapatan dan Laba Pakuwon Jati (PWON) Bertumbuh Sepanjang 2025
Menanggapi rincian kenaikan harga BBM non-subsidi mulai dari Pertamax hingga Dexlite, Bambang menekankan bahwa jenis BBM tersebut menyasar segmen masyarakat mampu dan harganya memang mengikuti mekanisme pasar global.
"Itukan memang harga untuk masyarakat mampu. Yang jadi perhatian kitakan yang subsidi dan kompensasi. Kalau Pertamax dan sejenisnya dari dulu kan memang floating, ikut harga dunia. Dan, terkait itupun, tetap harga di Indonesia paling rendah di antara negara ASEAN lainnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bambang menambahkan, masyarakat harus tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong (panic buying). Ia membeberkan, berdasarkan laporan yang diterima dari Pemerintah dan Pertamina, stok BBM nasional dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
"Kami kira pada situasi saat ini, kita harus saling menguatkan dan bersinergi antara lain dengan menyampaikan narasi-narasi positif atas kerja keras pemerintah dalam mengamankan kebutuhan energi dalam negeri kita. Kami berharap masyarakat juga tetap tenang dan tidak terpancing pada isu yang menimbulkan panic buying," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
