Bea Keluar Emas Bakal Diterapkan Tahun Depan, Ini Respon Bos Freeport

Rabu, 16 Juli 2025 / 16:23 WIB

ILUSTRASI. Pertambangan emas dan tembaga PT Freeport Indonesia - Tambang Grasberg di Tembagapura, Mimika, Papua. KONTAN/Lamgiat Siringoringo/18/08/2018

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan bea keluar (BK) atas ekspor komoditas tambang, termasuk emas, mulai tahun depan.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan, pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan status hilirisasi dalam penerapan bea keluar. Pasalnya, saat ini Freeport telah memproduksi emas dengan kadar kemurnian tinggi sebesar 99,99%.

“Jadi untuk emas kami sih berharap kalau bisa Ini kan hilirisasi kami sudah selesai pada saat Ini perusahaan tambang ya memproduksi 99,99% metal. Emas kami sudah 99,99% dan sudah siap mau dijual ke mana aja, ke dalam negeri, ke luar negeri,” kata Tony ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (16/7).

Tony menjelaskan, bila emas tersebut dibeli oleh pihak domestik, seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam), maka tidak dikenakan bea keluar. Karena itu, PTFI berharap Antam bisa menyerap seluruh produksi emas mereka.

“Kalau bisa memang sedapat mungkin Antam yang meng-offtake 100% dari produksi emas kami. Dan kalau misalnya tidak ya siapa lagi yang di domestik mungkin ada kalau enggak ada ya berarti enggak ada pasar domestik,” ungkapnya.

Saat ini, sekitar 50% produksi emas Freeport masih diekspor karena sebagian masih belum mencapai kadar 99,99%. Sementara sisanya, yang telah memenuhi spesifikasi, diserap oleh Antam.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, aturan teknis terkait pengenaan BK sedang disusun. Kebijakan ini akan mempertimbangkan harga keekonomian komoditas di pasar global.

"Itu kan nanti ada aturan turunannya. Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara. Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha," kata Bahlil saat ditemui di kompleks DPR RI, Senin (14/7).

Bahlil menegaskan, BK akan bersifat fleksibel dan diatur melalui Peraturan Menteri ESDM. Kementerian Keuangan akan memimpin dalam merumuskan regulasi utama.

Wacana ini merupakan rekomendasi dari Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Komisi XI DPR RI, yang mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui perluasan basis BK terhadap komoditas unggulan seperti batubara dan emas. Target implementasi kebijakan adalah pada 2026.

Namun, sejumlah pelaku usaha menyuarakan keberatan. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci dasar pengenaan BK ini.

"Kalau kita lihat, bea keluar itu harus melihat dasarnya, misalnya karena memang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata dia saat dihubungi Kontan, Selasa (08/7).