Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) yang tengah jadi salah satu fokus pemerintah untuk bisa diselesaikan tepat waktu masih membutuhkan pendanaan.
Kebutuhan pendanaan pembangunan LRT sepanjang 83,6 kilometer (Km) itu mencapai Rp 23 triliun. Dalam Perpres nomor 65 tahun 2016, dana pembangunan LRT akan diambilkan dari APBN.
Selain pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan proyek juga berasal dari pengembangan investasi dan Public Service Obligation (PSO) yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyatakan pendanaan LRT Jabodetabek akan tetap sama. Terdiri dari Rp 9 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN), dan sisanya Rp 18 triliun dari perbankan.
"Jadi prinsipnya kalau selama ini pakai PMN (Penyertaan Modal Negara) uang itu tidak maksimal produktivitasnya. Maka dana ekuitas itu jika di sekuritisasi bisa dapat pinjaman," jelas Budi Karya, Rabu (12/4).
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya siap memberikan sindikasi untuk proyek LRT Jabodetabek ini. Dia bilang, meski belum tahu angka pasti untuk memberikan kucuran dana, tapi Bank Mandiri menyanggupi mengucurkan dana Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun.
"Ini kita lagi diskusi bagaimana memanfaatkan dana-dana pemerintah yang tidak terlalu terpakai, supaya pendanaan dari perbankannya juga ada sumber pendanaannya," jelas pria yang karib disapa Tiko ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
